INDOPOS.CO.ID – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengemukakan, tujuh program prioritas pada tahun 2023 untuk pengembangan ekonomi nasional terus bergeliat. Program itu antara lain pendataan, memperluas transformasi digital UMKM hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Kami mendorong tersedianya data UMKM by name by address dengan target pendataan pada tahun 2023 sebanyak 36 juta dan 65 juta pada 2024,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki beberapa waktu lalu.
Maka target 10 juta data dan 26 juta akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Pertanian, sehingga target 65 juta pada tahun 2024 dapat tercapai.
“Data tunggal ini penting untuk menyusun perencanaan program dan anggaran yang lebih tepat sasaran bagi UMKM, karena UMKM itu datanya sangat dinamis,” ucap Teten.
Kementerian Koperasi dan UKM akan terus melakukan sinergi dan koordinasi, untuk mendorong 1 juta produk UMKM masuk kedalam e-katalog LKPP agar bisa diakses kementerian atau lembaga dalam proses pengadaan barang/jasa.
“Tahun 2023 menargetkan, secara nasional 24 juta UMKM onboarding digital,” tulis dokumen perencanaan program prioritas KemenkopUKM tahun 2023.
Selain itu, penyelesaian dan pengesahan UU Perkoperasian yang baru menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 dengan fokus pengaturan pada tiga hal, antara lain perlindungan anggota dan koperasi, inovasi Inovasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan ekosistem perkoperasian.
Memperluas implementasi program solusi nelayan melalui kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN, LPDB-KUMKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah.
“Target akan diperbanyak 250 lokasi atau koperasi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), untuk Koperasi Nelayan tahun 2023,” jelasnya.
Redesign PLUT-KUMKM atau pembentukan expert pool bertujuan untuk pengembangan koperasi, UMKM dan wirausaha dalam memajukan potensi unggulan daerah, melalui penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan usaha pusat pengembangan produk unggulan daerah serta penyediaan market place dan public space.
Termasuk melakukan penambahan pembangunan rumah produksi bersama atau factory sharing untuk membantu para UMKM.
“Di tahun 2023, kementerian memiliki target pembangunan 7 unit factory sharing yang tersebar di sejumlah daerah,” jelasnya.
Rincian pendirian factory sharing oleh Kemenkop UKM meliputi Sumatera Utara untuk cabai merah, Yogyakarta untuk susu, Kalimantan Selatan untuk karet, Bali untuk cokelat, Sulawesi Selatan untuk garam, Nusa Tenggara Timur untuk bambu dan Jawa Baratuntuk kulit Garut. (dan)
