INDOPOS.CO.ID – Program literasi digital sektor pendidikan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyasar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kegiatan tersebut menjadi bagian sosialisasi literasi digital di sektor pendidikan. Dan kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat.
“Kampus menjadi jantung dari akademik dan para mahasiswa penerus bangsa. Mereka akan meneruskan cita-cita membangun Indonesia maju,” ujar Direktur Pemberdayaan Informatika, Kemenkominfo Bonifasius Wahyu Pudjianto dalam keterangan, Selasa (28/2/2023).
Untuk itu, lanjut dia, pentingnya kehadiran para pakar untuk memberikan kuliah terbuka. Juga melakukan kerjasama dengan kampus melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN).
“Dengan usaha ini, kami berharap program literasi digital bisa sampai kepada para mahasiswa. Selanjutnya mereka bisa memberikan literasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain kampus, dikatakan dia Kemenkominfo juga melakukan kolaborasi dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. “Salah satu target Kominfo itu meningkatkan literasi melalui pengabdian kepada masyarakat supaya mengetahui unsur-unsur literasi digital, oleh karena itu kami perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ucapnya.
“Target kami peningkatan indeks literasi digital di tahun 2023 ini, serta semakin fokus pada edukasi informasi-informasi yang positif,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum Siberkreasi Donny BU mengungkapkan, berdasarkan indeks literasi digital 2022, keamanan digital memiliki nilai paling rendah. Dan adanya kesenjangan antara laki-laki dan
perempuan.
“Jika dilihat hasil indeks, posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki. Hal ini perlu diusut penyebabnya, salah satunya dengan keterlibatan kampus,” katanya.
Ia menambahkan, bahwa perempuan memiliki kesenjangan akses terhadap teknologi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ketrampilan digital perempuan lebih rendah dari laki-laki. “Mulai sekarang kita harus memberikan akses yang sama, supaya keduanya memiliki keterampilan yang sama,” katanya.
“Intinya bukan pada sektor keilmuan, tetapi di sektor pendidikan juga harus bisa merancang kegiatan atau konten yang memiliki keberpihakan kepada perempuan,” imbuhnya. (nas)
