INDOPOS.CO.ID – Presiden Jokowi diminta mereshuffle para menteri yang telah menimbulkan kegaduhan di Kabinet Kerja. Kegaduhan tersebut dapat berpotensi turunya tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi.
Pengamat Politik, Zaki Mubarak merinci kegaduhan itu mulanya pada temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Temuan tersebut dikatakan oleh Kemenko Polhukam, Mahfud MD. Namun, pernyataan Mahfud kini telah disanggah oleh Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Belum lagi ditambah dengan peran serta Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny Gerard Plate.
“(Kegaduhan) ini pak Jokowi tahu, tapi sering tidak ada penyelesaian yang tegas. Jika menteri tidak kompeten, tinggal di reshuffle. Selesai masalahnya. Tinggal keberanian saja,” katanya, Jumat (17/3/2023).
Menurut Zaki, catatan hitam indeks korupsi Indonesia pada 2022 seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk segera koreksi diri.
“Sayang sekali jika legacy pak Jokowi nanti dianggap buruk oleh rakyat Indonesia dalam aspek good governance,” tandasnya.
Senada dikatakan, Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti berujar isu reshuflle santer di kabinet besutan Jokowi, para parpol saat ini tengah melakukan negoisasi politik. Menurut Ray, ini adalah waktu yang tepat untuk mereshuflle para menteri.
“Ada tiga menteri. Dua dari NasDem Menteri Pertanian diganti oleh Teten M, Menpora oleh Ace Hasan atau Dedy Mulyadi, sedangkan Menteri Koperasi umkm diganti staf ahli Teten M. Namanya Riza Damanik,” terangnya. (fer)