INDOPOS.CO.ID – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron mengatakan, fraksi Demokrat dan PKS menolak Omnibuslaw undang-undang (UU) Kesehatan. Sebab, UU ini memiliki peran penting bagi masa depan anak bangsa.
“Indikator indeks pembangunan manusia menjadi ukuran terhadap masing-masing wilayah,” kata Herman Khaeron di Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Bahkan, lanjut dia, akumulatifnya menjadi ukuran secara nasional. Dan itu tidak akan terlepas dari kesehatan, pendidikan dan pendapatan.
Ia menyebut, ada 3 aspek penting dan mendasar, sehingga kesehatan merupakan hak asasi manusia. Karena selain pangan, ini merupakan hak-hak dasar yang semestinya mendapatkan tempat dan mendapatkan ruang.
“Kalaupun ada hal yang perlu menjadikan revisi, menjadikan koreksi, terhadap aturan-aturan negara, ruangnya harus dibuka lebih lebar,” jelasnya.
Dengan demikian, dikatakan dia, seluruh rakyat diberikan ruang yang cukup untuk memberikan masukan dan pendapat. “Oleh karena itu saya kira ini yang harus dibedah, sebelum masuk ke Paripurna,” ucapnya.
“Bila memungkinkan meski sudah diambil keputusan tingkat satu, dibuka kembali untuk bisa mendapatkan masukan-masukan,” imbuhnya. (nas)