INDOPOS.CO.ID – Anggota DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiyantoro, telah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghapus KTP lama warga setelah mencetak ulang KTP dengan perubahan nama menjadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta).
Pernyataan ini muncul setelah Pemprov DKI Jakarta mengumumkan bahwa seluruh warga harus mengganti Kartu Tanda Peanduduk (KTP) setelah Ibu Kota resmi berpindah pada tahun 2024.
“Penghapusan KTP lama dianggap penting untuk menghindari keberadaan KTP ganda,” katanya dalam keterangan, Senin (25/9/2023).
Menurutnya, pihaknya mencatat bahwa saat ini ada banyak warga Jakarta yang telah pindah dari kota ini, tetapi alamat pada KTP mereka masih tercatat di Jakarta.
“Oleh karena itu, mencetak ulang KTP dianggap sebagai peluang bagi Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Dukcapil untuk mendapatkan data terbaru tentang jumlah warga yang masih tinggal di Jakarta,” ujarnya.
Ia menuturkan, hal ini dianggap sebagai momen penting karena banyak warga yang telah tinggal di Jakarta tetapi masih memiliki KTP dengan data lama.
“Karena banyak juga warga yang telah tinggal di Jakarta tetapi masih memiliki KTP dengan data lama,” tuturnya.
Sebagai informasi, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, menjelaskan bahwa pencetakan ulang KTP warga akan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian status Jakarta saat tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).
“Hal ini sesuai dengan rencana perubahan status DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta,” kata Joko.
Meskipun demikian, Joko menegaskan bahwa penggantian KTP masih menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan dan melaksanakan penggantian KTP.
“Kami akan melakukan sosialisasi nanti, karena RUU ini masih dalam proses penyelesaian. Jadi, pencetakan ulang akan dilakukan nanti. Anggaran dan blanko KTP sudah kami siapkan, karena itu masih akan terjadi pada tahun depan,” tegas Joko. (fer)