INDOPOS.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ingin menciptakan pemilu yang damai. Dalam terminologi Bawaslu adalah pemilu yang berkeadilan dan bermartabat serta berintegritas.
Pernyataan tersebut diungkapkan Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sosiawan dalam keterangan, Minggu (5/11/2023).
Ia mengatakan, pemilu damai adalah pemilu yang berintegritas. Untuk mewujudkan itu, menurutnya, perlu adanya pengawasan dan penindakan. Khususnya kepada aparatur sipil negara (ASN), agar memegang teguh netralitas selama Pemilu 2024.
“Saat ini sudah banyak laporan-laporan yang masuk, dimana terdapat indikasi suatu daerah yang ASN nya atau aparat desa yang mendukung atau tidak netral,” katanya.
“Bawaslu nanti akan melakukan pencegahan, kalau bisa dicegah akan
lebih bagus, tapi di samping itu juga terdapat penindakan. Dengan cara memberikan peringatan,” imbuhnya.
Ia juga mengungkapkan, Bawaslu telah melakukan pemetaan kerawanan pemilu. Hal ini menjadi bagian untuk mewujudkan Pemilu damai.
“Di dalam upaya kami untuk mewujudkan pemilu yang adil integritas dan damai, kami sudah melakukan pemetaan kerawanan pemilu, pertama netralitas ASN TNI dan Polri, yang punya tingkat
kerawanan tinggi,” ujarnya.
“Yang perlu kita waspadai juga politik uang juga memiliki kerawanan. Termasuk di situ adalah penggunaan media sosial, yaitu hoax dan kampanye hitam,” imbuhnya.
Ia menyebut, tiga titik kerawanan inilah yang menjadi perhatian serius Bawaslu, terutama di media sosial (Medsos). Karena ini media memiliki pengaruh yang luar biasa kepada publik. Sementara jangkauan perangkat hukum sangat terbatas.
“Oleh karena itu upaya pencegahan supaya tidak ada kampanye hitam dan hoaks di media sosial hal yang kami lakukan adalah berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencerdaskan publik meliterasi publik,” ungkapnya.
“Ancamannya adalah hoaks, karena hoaks ini bukan saja menciptakan perpecahan di masyarakat, tetapi juga menyuburkan politisasi yang tidak sehat dan SARA. Sehingga menciptakan tidak percayanya masyarakat dalam konteks pemilu. Dan ini jadi perhatian serius Bawaslu,” imbuhnya.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Rektor 4 Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Nur Khoiri. Dia mengatakan, mahasiswa dan dosen memiliki peran fasilitator untuk menciptakan pemilu damai.
“Kalo kita bicara kampus, tugasnya sebagai fasilitator, kalau sebelumnya kami sebagai fungsi control,
memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil, tidak ada kecurangan” ujarnya. (nas)