INDOPOS.CO.ID – Direktur Eksekutif Brand Politika Eko S Hushada menilai, tidak ada yang salah dengan komentar calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar soal Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih hutan saat ini.
Mengutip dari sejumlah pemberitaan media, menurut Eko, Gus Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah ke IKN Nusantara, Kaltim yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.
“Sekarang kan kawasannya masih dalam pengerjaan. Sebagian besar masih hutan, belum land clearing. Pembangunan sejumlah fasilitas belum selesai. Memang belum layak untuk ditinggali. Konteksnya saat ini, bukan akan datang ketika IKN sudah layak huni,” jelas Eko kepada wartawan, Senin (5/12/2023).
Untuk itu, Eko mengajak warga Kaltim untuk tidak mudah tersulut, karena hanya akan dimanfaatkan pihak tertentu sebagai komoditas politik.
“Saya melihat, tidak ada kalimat yang patut membuat kita, warga Kaltim, tersinggung,” kata Eko.
Seperti diberitakan, dalam acara acara Indonesia Millennial and Gen-Z Summit, di Jakarta, Minggu (26/11/2023), secara spontan, moderator acara Gus Imin diminta memilih antara pindah IKN atau tetap Jakarta. Gus Imin pun memilih Jakarta.
Usai acara, wartawan kemudian bertanya lebih lanjut, apakah jawaban Gus Imin memilih Jakarta itu menandakan Koalisi Perubahan tidak akan melanjutkan IKN jika memenangkan Pilpres 2024.
Gus Imin berkata, jawabannya itu adalah pilihan pribadi. Ia menyebut IKN saat ini belum layak ditinggali. “Itu kan pilihan aja. Lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan nggak layak, belum layak di sana, per hari ini,” kata Gus Imin.
Meski demikian, ia mengatakan belum ada sikap di Koalisi Perubahan soal keberlanjutan IKN jika menang Pilpres. Gus Imin mengatakan saat ini Koalisi Perubahan masih diskusi soal IKN.
“Kita lagi diskusi terus. Saya termasuk ingin mempertahankan IKN supaya jalan terus, tapi di Koalisi Perubahan akan diskusi terus,” katanya.
Masih menurut Eko, pada kalimat penutup Gus Imin disebutkan, bahwa ia termasuk yang ingin mempertahankan IKN agar berjalan terus. “Lantas, dimana kalimat atau komitmen Gus Imin yang salah?” tanya Eko.
Sebagai putra Kaltim, tutur Eko, tidak ada yang perlu diributkan terhadap ucapan Gus Imin tersebut. Eko mengaku punya harapan yang sama agar Kaltim jauh lebih maju, sebagai dampak dari IKN. Namun yang terpenting menurut dia, IKN harus berjalan dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan kesejahteraan.
“Jangan sampai hanya karena untuk mewujudkan IKN, Pemerintah Pusat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dana bagi pembangunan sarana dan prasarana, dengan mengorbankan hak-hak rakyat, khususnya rakyat Kaltim,” cetusnya.
Lebih lanjut, Eko meminta APBN harus tetap digunakan bagi kesejahteraan rakyat. Jangan sampai memaksa APBN ditumpahkan untuk proyek IKN, sementara rakyatnya miskin bahkan sampai tidak bisa makan.
“Kada usah (nggak usah) jauh-jauh bicara keadilan. Balikpapan yang disebut kota minyak, tapi warganya masih harus mengantri untuk mendapatkan Pertalite di pom bensin. Begitu juga dengan Samarinda. Ulun umpat merasakan (saya ikut merasakannya) beberapa hari lalu, harus ngantri di POM bensin Juanda, Samarinda. Kalau APBN ‘kuat’, nggak akan terjadi antrian itu. Adil kah ini?” pungkas Eko. (dil)