Jadi Pro Kontra Jelang Pilpres, Akademisi: Ada 3 Alasan Pembangunan IKN Dilanjutkan

ikn

Ilustrasi Calon Presiden Ganjar Pranowo kunjungi IKN. Foto: istimewa

INDOPOS.CO.ID – Dosen Kebijakan Publik Universitas Bina Nusantara (Binus), Eren Holivil menyebut ada 3 alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dilanjutkan. Pertama, jumlah penduduk di Jakarta sudah hampir melampaui daya dukung lingkungan.

“Apalagi Jakarta sekarang menjadi kota industri dengan eskalasi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Mau tidak mau infrastruktur pemerintahannya harus dipindahkan,” ungkap Eren dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12/2023) kemarin.

Kedua, lanjut Eren, IKN harus dilihat sebagai tempat untuk memperkuat tujuan pembangunan keberlanjutan (SDGs). “Penguatan SDGs itu tidak hanya soal tata kelola pemerintahan, tetapi juga soal kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat lokal,” terangnya.

Ketiga, masih ujar Eren, pembangunan IKN demi pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan ekonomi dengan memberdayakan golongan prasejahtera supaya mendapat kelayakan hidup.

“Saya setuju, IKN menjadi alasan untuk menghilangkan paradigma pembangunan di Indonesia yang Jawasentris. Karena itu diharapkan tidak ada lagi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi,” tegas alumnus Pascasarjana Fisipol UGM itu.

Meski demikian, Eren berharap IKN dibangun dengan tujuan murni memajukan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik. “Jangan sampai IKN menjadi arena konsolidasi penguasa untuk berbisnis dan mencari keuntungan,” katanya.

Keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara tengah menjadi pro kontra, terutama menjelang Pilpres 2024. Tidak semua pasangan calon berkomitmen melanjutkan mega proyek yang mulai dieksekusi di era pemerintahan Presiden Jokowi tersebut.

Pasangan Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar misalnya, belum menunjukkan sikap pasti soal keberlanjutan pembangunan IKN jika nanti memenangkan Pilpres 2024.

Pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud memang punya komitmen yang hampir serupa, yakni akan melanjutkan proyek besar tersebut.

Namun, mengingat positioning Presiden Jokowi yang diduga kuat condong ke satu pihak, kedua pasangan ini mungkin akan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam melihat IKN Nusantara ke depan. (nas)

Exit mobile version