INDOPOS.CO.ID – Kepala Pusat Riset Kependudukan (PRK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi menilai pengintegrasian data penerima bantuan sosial (Bansos) dan data kependudukan (NIK/ Nomor Induk Kependudukan) sebagai hal yang layak dilakukan.
“Single data on population sudah lama selalu diwacanakan tapi untuk implementasinya tidak mudah. Kita punya data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos yang cukup representatif, tapi praktiknya hanya bisa diakses pusat,” ujar Nawawi dalam keterangan, Sabtu (23/12/2023).
Sebelumnya, paslon Ganjar-Mahfud MD menawarkan program KTP Sakti. Alih-alih menghapus bansos, paslon tersebut akan akan memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penyaluran bansos dengan mengintegrasikan data penerima bantuan pemerintah dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Ia menilai ide tersebut akan lebih menjamin bansos tepat sasaran. “Ide ini pastinya bagus, karena data yang terintegrasi meminimalisir penyelewengan di lapangan,” katanya.
Data terintegrasi juga akan meluaskan manfaat, tidak sekadar untuk program bansos. “Data terintegrasi juga penting untuk fokus pada target sasaran pelaksanaan program pemerintah,” jelasnya.
“Data kependudukan terintegrasi seharusnya bukan hanya untuk bansos, tapi menyeluruh termasuk kebutuhan untuk penyelenggaraan pendidikan dan training, kesehatan, ekonomi, dan lainnya,” imbuhnya
Kendati demikian, program tersebut akan mendapati tantangan dari sisi implementasi. “Perlu effort besar untuk mengintegrasikan data NIK termasuk system dan maintenance-nya. Apalagi untuk updating-nya,” tegasnya.
Nawawi mewanti-wanti agar data terintegrasi tidak hanya bisa diakses oleh pemerintah pusat melainkan pula pemerintah daerah. “Terpenting, data tersebut bisa diakses oleh pemerintah di daerah. Sehingga pelaksanaan program kebijakan di daerah juga mengacu ke single data tersebut,” ujarnya. (nas)