Hasto Protes Terkait Kasus Boyolali, Ketua Komisi I DPR: Tidak Perlu Tarik TNI ke dalam Persaingan Politik

Hasto Protes Terkait Kasus Boyolali, Ketua Komisi I DPR: Tidak Perlu Tarik TNI ke dalam Persaingan Politik - netralitas - www.indopos.co.id

Ilustrasi-Netralitas TNI dan Polri. (Dok Indopos.co.id)

INDOPOS.CO.ID – Protes Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kasus kekerasan terhadap relawan Ganjar Pranowo di Boyolali dengan netralitas TNI, mendapat respons dari Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang membawahi bidang pertahanan. Menurut Meutya Hafid, TNI tidak perlu ditarik-tarik ke dalam konteks persaingan Pilpres.

“Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan ini pada proses hukum yang ada. TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI,” ujar Meutya Hafid dalam keterangannya yang diterima Indopos.co.id, Selasa (2/1/2023).

Bagi Meutya Hafid, jika terjadi pelanggaran dan kekerasan di lapangan, maka perlu diusut dan ditindak tegas dengan hukum yang berlaku. Tak terkecuali jika hal itu dilakukan oleh oknum TNI ataupun simpatisan partai politik.

“Jika ada oknum yang melanggar, silakan diproses dengan tegas, baik dari pihak TNI maupun dari pihak pengendara jika terbukti melanggar peraturan. Ini harus ditindak dengan hukum yang berlaku, sehingga terang benderang. Jadi tidak perlu ditarik ke ranah politik yang rentan kepentingan,” lanjutnya.

Meutya Hafid juga mengajak semua pihak untuk tidak menaruh curiga terhadap TNI. Apalagi, TNI selalu memegang rekor tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding lembaga negara lainnya, menurut berbagai lembaga survei.

Sebagai contoh, survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada rentang 13-18 Desember 2023 menempatkan TNI di tingkat teratas dengan persentase kepercayaan publik mencapai 91,2 persen.

“TNI adalah kebanggan masyarakat kita, dari berbagai survei terbukti bisa dipercaya oleh publik. Mari kita pisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi. Sayang sekali jika TNI sampai dibawa-bawa ke dalam isu politik praktis,” tutup Meutya Hafid.

Sebelumnya, isu netralitas TNI muncul lantaran protes yang dilakukan oleh Sekjen PDI PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kekerasan oknum TNI dengan posisi Capres Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan Hasto menyebut adanya elemen TNI yang menjadi simpatisan Prabowo.

“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer,” kata Hasto dalam keterangannya, Senin (1/1/2024). (dil)

Exit mobile version