INDOPOS.CO.ID – Naiknya peringkat kekuatan militer Indonesia ke peringkat 13 dunia dari 145 negara pada tahun 2023 mendapat apresiasi dari pengamat birokrasi Varhan Abdul Aziz.
Ia menyampaikan, pada 2019 Indonesia berada di peringkat 16 berdasarkan data Global Firepower Rank, pada tahun 2023 naik 3 peringkat, ini merupakan prestasi Menteri Pertahanan (Menhan).Prabowo Subianto dalam hampir 5 tahun menjalankan amanat yang diemban.
Varhan mengatakan kenaikan 3 tingkat ini bukanlah hal mudah karena melibatkan banyak faktor kemajuan yang diukur.
“Mulai dari jumlah personel, usia personel militer siap pakai, alutsista (alat utama sistem persenjataan), komponen cadangan, paramiliter, kekuatan ketahanan pangan, dan lain-lain. Secara poin bisa jadi angkanya menurun, tapi secara peringkat meningkat artinya di saat negara lain menurun drastis poinya justru Indonesia naik signifikan secara ranking ini menunjukan Indonesia siap dalam adaptasi kondisi global secara faktor Pertahanan,” jelasnya, melalui keterangannya, Selasa (9/1/2024).
Wakil Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) ini menyampaikan dengan Rp131,9 triliun anggaran Kementerian Pertahanan sebetulnya dibagi untuk 5 instansi yaitu Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.
Sedangkan Kementerian Pertahanan hanya Rp22,43 triliun, terbesar di Angkatan Darat yang mendapat Rp55,26 triliun yang dianggap sesuai dengan jumlah rasio personel tertinggi.
“Untuk alutsista sendiri rasio yang realistis hanya bisa ditempatkab pada angka 17 persen. Seperti halnya belanja pemerintah di instansi lainya, terbesar tentu di berada pada unsur pegawai. Namun hebatnya pak Prabowo ini, dengan anggaran yang menyebar reformasi alusista bisa dibuat efisien dan meningkatkan value pertahanan negara kita,” terang Varhan.
Dia juga mengingatkan di masa Menhan Prabowo, Indonesia menjadi negara dengan kekuatan militer nomor 1 di ASEAN.
“Nomor 13 di Dunia itu artinya kita di atas Ukraina, Australia, dan Iran. Jadi bukan semata-mata tentang perang atau tidak perang, namun dalam konsep Ketahanan Nasional bagaimana suatu negara siap menghadapi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATGH),” ungkap Alumnus Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Magister Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia ini.
Varhan menegaskan apa yang disampaikan Menhan Prabowo melalui quotes Publius Renatus yang disadur oleh Napoleon ‘Si Vis Pacem Parabelum’ (Jika Menginginkan Perdamaian Harus Siap Berperang’ adalah benar adanya.
“Faktor utama dalam menjaga keseganan teritorial adalah alutsista, berbeda era dengan zaman perang dunia 1 atau 2 bahkan sebelum itu di mana biaya alutsista relatif lebih murah karena teknologi yang sederhana, alutsista masa kini makin modern, kompleks dan mahal maka pilihan realistis adalah mencicil dan menambah kelengkapan alutsista Indonesia tahun ke tahun!,” serunya.
Varhan berpandangan, bila Pertahanan tidak menjadi salah satu prioritas maka negara lain bisa saja meremehkan kita dan dengan mudahnya kita mendapat potensi gangguan kedaulatan sumber daya, yang harus dilindungi untuk rakyat.
“Kalau kita tidak mempersiapkan alutsista yang layak, ketika potensi serangan itu hadir, dapat menghancurkan semua pondasi ekonomi, pendidikan, hukum, sosial yang di bangun. Peran Menhan Prabowo besar dalam menjaga stabilitas yang sudah dibangun Kabinet Presiden Joko Widodo ini,” jelasnya.
Varhan juga memuji kiprah Menhan Prabowo dalam mempersiapkan infrastruktur pertahanan antara lain direalisasikannya Komponen Cadangan (Komcad), Penguatan Industri Pertahanan Dalam Negeri, Peningkatan Institusi Pendidikan Ketahanan Nasional hingga Penguatan Ketahanan Pangan.
“Komcad selama ini hanya jadi konsep dan wacana, baru di zaman pak Prabowo terealisasi kelembagaannya, pembuatan kendaraan taktis maung oleh PT Pindad juga lahir di era pak Prabowo, lalu ada 4 Fakultas Baru yang ia prakarsai di Universitas Pertahan dan konsep Food Estate sebagai bagian dari konsep Pertahanan Semesta yang terus dimaksimalkan,” ucap dia.
Varhan juga mengatakan, mengenai bahayanya potensi Proxy War di mana perang senjata bukan lagi menjadi pilihan utama, karena mahalnya biaya yang ditimbulkan.
“Saya melihat Pak Prabowo terlihat visioner ketika aktif dalam forum-forum dunia untuk menegaskan posisi Politik Bebas Aktif Indonesia, berkawan dengan sebanyak-banyaknya negara agar tidak perlu terjadi serangan-serangan baik militer maupun proxy, seperti yang selalu beliau katakan, satu musuh kebanyakan, 1.000 kawan terlalu sedikit,” tutupnya. (ibs)