INDOPOS.CO.ID – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menanggapi pernyataan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menyatakan bahwa Indonesia mencari seorang pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan.
Petrus mengingatkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit berpotensi menjadi tidak netral dalam Pilpres 2024 karena disebut-sebut sebagai kroni Jokowi.
“Bahkan sebuah Podcast menyatakan Polri dicurigai menjadi kaki dari Capres-Cawapres 02. Jadi Kapolri ini memang harus diingatkan, terlebih-lebih di saat publik menunjukkan sikap muak terhadap dinasti politik dan nepotisme Jokowi yang hanya menguntungkan keluarga dan kroninya,” tegas Petrus kepada media, baru-baru ini.
Petrus mengingatkan, jika Kapolri tidak mengembalikan netralitas aparatnya dan netraliras dirinya, maka ancaman terhadap pemilu adil, jujur dan damai menjadi nyata dalam Pilpres 2024 ini.
Menurut Petrus bila Polri tidak netral, dinasti politik dan nepotisme yang memenangkan pemilu dan pilpres, bukan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
“Jika Jokowi tetap membiarkan aparaturnya tidak netral, demi dinasti politik dan nepotismenya, maka arah pemakzulan Presiden Jokowi bisa akan terjadi lebih cepat, karena jalan menuju pemakzulan terbuka lebar mengingat 5 fraksi di DPR berada di luar Koalisi Indonesia Maju dengan jumlah anggota DPR lebih besar,” tegas Petrus.
“Sekali lagi jika Kapolri tidak mengubah sikapnya dalam soal netralitas, maka Polri bisa jadi penyebab pemilu tidak damai bahkan kacau,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti soal adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah pelaksanaan Pemilu 2024. Kapolri juga menyinggung soal seorang pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan.
Hal ini disampaikan Kapolri dalam acara Perayaan Natal Mabes Polri 2023 seperti dilihat dalam YouTube Divisi Humas Polri, Kamis (11/1/2024).
Pernyataan Kapolri ini menimbulkan reaksi beberapa pihak, yang mengatakan pernyataan Kapolri tersebut menimbulkan dugaan yang bersangkutan tidak netral dalam Pilpres 2024. (dam)