Guru Besar Kritik Jokowi, Pakar: Kritik ke Presiden Bukanlah Sebuah Kebetulan

kritik

Para pakar dalam acara diskusi "Menyoal Langkah Mitigasi KPU Cegah Delegitimasi Hasil Pilpres 2024." (Indopos.co.id/Feris Pakpahan)

INDOPOS.CO.ID – Guru Besar Riset Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, menyambut baik langkah akademisi yang mengeluarkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih lagi, apresiasinya tertuju pada Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sebagai almamater Jokowi menjadi lembaga pendidikan pertama yang mengkritik.

Namun, Ikrar mengkritik sejumlah pihak yang tampaknya mengajak adu argumen dengan para akademisi tersebut.

“Mereka menyebutnya sebagai individu yang bersifat partisan, padahal pernyataan tersebut diutarakan dalam konteks akademis. Fenomena ini menunjukkan adanya gejolak opini dan pandangan di kalangan para guru besar,” katanya dalam diskusi Menyoal Langkah Mitigasi KPU Cegah Delegitimasi Hasil Pilpres 2024, Rabu (7/2/2024).

Senada dikatakan Guru Besar Filsafat dan Etika, Franz Magnis Suseno. Ia mengatakan, sikap kolektif kampus dalam memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul karena mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kondisi saat ini.

“Dunia akademik akhirnya menyadari tanggung jawabnya, dan hal tersebut bukanlah kebetulan,” ujarnya.

Menurutnya, para profesor yang menyampaikan kritik terhadap Jokowi bukanlah orang yang mudah berbicara. Namun, karena situasi yang sudah genting, akhirnya mereka angkat bicara.

“Ini bukanlah perkara yang mudah. Apabila mereka bersuara, hal tersebut dilakukan karena memiliki keprihatinan. Lebih lanjut, para akademisi menghadapi tekanan karena sikap kritis terhadap pemerintah,” tandasnya.

Sebagai informasi, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, terus mengeluarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan pelaksanaan Pemilu 2024. Kelompok ini, yang terdiri dari guru besar dan dosen, juga menyoroti penurunan kualitas demokrasi. Dalam beberapa hari terakhir, petisi dan kritik semakin meluas dan disampaikan oleh perguruan tinggi di berbagai daerah.

Beberapa kampus yang menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Jokowi antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Lambung Mangkurat. Daftar ini juga mencakup Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Padjadjaran (Unpad), Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi dari seluruh Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Terdapat pula Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta, Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh, dan Universitas Sumatera Utara (USU) yang ikut serta dalam menyuarakan kritik. (fer)

Exit mobile version