INDOPOS.CO.ID – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menyesalkan, segelintir pejabat menjauhkan cita-cita reformasi. Seperti halnya masih terjadi praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Itu menggambarkan ironi kemunduran demokrasi.
Padahal reformasi merupakan cita-cita menuju kehidupan yang lebih demokratis, serta bebas korupsi. Masa reformasi menandai berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru.
Ia bersama kelompok civitas academica Universitas Trisakti terdiri dari dosen, guru besar, mahasiswa dan alumni menyerukan maklumat bertajuk Trisakti Melawan Tirani.
“Pada 9 Februari 2024, di depan Tugu 12 Mei, untuk meneguhkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah masih menjaga cita-cita dari mereka yang gugur di dalam perjuangan Reformasi 98,” kata Usman Hamid di Jakarta, Jumat (9/2/2024).
Ia menyinggung, dugaan praktik nepotisme ketika pimpinan lembaga legislatif merupakan kerabat dari kepala negara. Kondisi itu diperparah, ketika memberi “tiket’ maju di Pilpres 2024.
“Hari ini, pemerintah, khususnya Presiden, khususnya lagi pimpinan Mahkamah Konstitusi, bahkan pimpinan KPU mempertontonkan dengan telanjang pengkhianatan terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kritik Usman.
Selain itu, reformasi menegaskan bahwa Indonesia harus menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
“Itu juga artinya bahwa siapapun yang melakukan kejahatan tersebut, kejahatan yang oleh hukum internasional dianggap sebagai kejahatan yang paling serius, harus diadili,” ucap pria yang lulus Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada 1999 itu.
Namun, masih ada sejumlah orang tak diberi hukuman atas perbuatannya di masa lampau. “Sayangnya, ada banyak pelaku dan orang-orang yang bertanggung jawab di balik pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang dibiarkan lolos dari hukuman,” sesalnya.
Civitas akademica Universitas Trisakti mengeluarkan maklumat tersebut, karena merasakan kekhawatiran atas matinya reformasi dan lahirnya tirani di Indonesia. Itu sejalan dengan sejumlah kalangan akademisi mengeluarkan gerakan moral karena demokrasi tidak baik-baik saja. (dan)