INDOPOS.CO.ID – Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menganalisis bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertujuan agar masa pemerintahan mereka berakhir dengan lancar pada Oktober 2024 mendatang.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Jokowi telah mengambil langkah untuk mengajak Partai Demokrat bergabung dalam pemerintahan.
“Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan kekuatan tambahan kepada pemerintah dalam mendapatkan dukungan di parlemen,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu (21/2/2024).
Menurut Ujang, strategi politik yang diterapkan Jokowi adalah memperkuat koalisi pendukungnya di parlemen dengan memasukkan Partai Demokrat.
“Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh dukungan yang kuat di parlemen, terutama mengingat bahwa PDIP, meskipun masih berada dalam kabinet, telah menunjukkan perbedaan pandangan dengan Jokowi dan seringkali memberikan kritik,” ujarnya.
“Oleh karena itu, Jokowi perlu mendapatkan dukungan dari partai lain untuk mengamankan posisinya di parlemen dan memastikan kelancaran masa pemerintahannya,” imbuhnya.
Ujang menjelaskan bahwa Jokowi dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mendapatkan dukungan segera dari Partai Demokrat dalam menghadapi potensi hak interpelasi yang diajukan oleh Ganjar Pranowo dan PDIP terkait dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Sementara itu, komposisi koalisi pendukung pemerintahan Jokowi telah mengalami perubahan, di mana PDIP menjadi lawan, PPP berada dalam posisi abu-abu, dan Nasdem serta PKB mulai kehilangan loyalitas karena memprioritaskan kepentingan mendukung Anies-Muhaimin,” jelas dia.
Dengan demikian, menurut Ujang, langkah Jokowi untuk memanfaatkan kekuatan Partai Demokrat di parlemen menjadi kunci untuk memperkuat dukungan pemerintahannya.
“Walaupun tidak lagi memiliki dukungan penuh dari PDIP, PPP, PKB, dan Nasdem, Jokowi berharap bahwa dengan dukungan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Demokrat, posisinya di DPR dapat terjaga dengan baik,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/2/2024).
Pelantikan AHY ini menjadi perubahan signifikan setelah ia ditunjuk oleh Jokowi untuk menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Sebagai informasi, pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala BPN dilakukan secara bersamaan dengan pelantikan Hadi Tjahjanto di Istana Negara, Jakarta.
Dengan perubahan ini, Partai Demokrat mengakhiri periode tidak terlibatnya dalam pemerintahan Jokowi sejak 2014.
Sebelumnya, Demokrat tidak pernah menjadi pendukung pemerintahan Jokowi, namun dengan pelantikan AHY, partai ini kembali memperoleh posisi kekuasaan yang diakhiri puasanya terhadap kursi kekuasaan. (fer)