Pembatasan Masjid Al Aqsa Langgar Kedaulatan Agama, MUI Desak OKI Turun Tangan

Masjid-Al-Aqsa-2

Aparat Israel melakukan pembatasan ibadah terhadap warga Palestina di Masjid Al Aqsa. Foto: Anadolu Ajansi

INDOPOS.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpandangan, pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap akses jamaah Muslim ke kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem selama bulan Ramadan 2024 telah melanggar kedaulatan agama. Padahal hak tersebut haruslah dijunjung tinggi dan dihormati semua pihak.

“Agama itu menjadi salah satu hak asasi manusia yang penting sekali, yang seharusnya dijaga. Karena itu, pembatasan ini benar-benar tidak bisa diterima,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim melalui telepon, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Ia mengharapkan, organisasi internasional yakni Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mewadahi negara-negara Islam harus cepat merespons langkah zionis Israel tersebut.

“Saya berharap kekuatan-kekuatan lain. Civil society maupun misalnya, OKI mestinya segera bersikap terkait pembatasan itu,” ucap Sudarnoto.

Mengingat dikhawatirkan memantik kekisruhan warga Palestina. Apalagi Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu tempat terpenting bagi perjalanan agama Islam.

“Karena pembatasan itu nantinya bisa menimbulkan ketegangan dan konflik juga, karena hak-hak beragama mereka dibatasi,” kritiknya.

Pembatasan beribadah di kiblat pertama umat Muslim itu bukan lah yang pertama. Kejadiam serupa pernah dilakukan Israel pada tahun 2023. Lebih parahnya jamaah diserang secara brutal polisi zionis saat salat Shubuh, Rabu (5/4/2023).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah angkat bicara perihal tindakan Israel tersebut. MUI tentu menguatkan dukungan sikap dari pemerintah.

“Setahu saya sudah (bersikap). Tahun lalu juga begitu. Jadi sepanjang bacaan saya menteri luar negeri secara langsung maupun melalui juru bicaranya sudah menegaskan sikapnya tentang pembatasan ini,” imbuhnya.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim, pembatasan yang dimaksud akan disesuaikan dengan kebutuhan keamanan. Itu dikutip dari Al Jazeera, Senin (19/2/2024). (dan)

Exit mobile version