INDOPOS.CO.ID – Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Hikmahanto Juwana menganggap, pertanyaan dalam sidang Komite HAM PBB Kovenan Hak-Hak sipil dan Politik (ICCPR) terkait netralitas Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden tahun 2024 merupakan hal wajar. Rapat itu digelar di Jenewa, Swiss pekan lalu.
“Sayangnya terkait pertanyaan soal Pilpres tidak dijawab,” kata Hikmahanto Juwana melalui gawai, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Padahal delegasi Indonesia bisa menjawab, bahwa para pejabat yang dianggap bertanggung jawab sudah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan salah secara etika. Pejabat itu ialah mantan ketua Mahkaman Konstitusi, yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi peserta Pemilu 2024.
“Itu (mantan) Ketua MK Anwar Usman maupun Ketua KPU dan komisioner lainnya,” ujar Hikmahanto Juwana.
Ia menduga, anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye melontarkan pertanyaan tersebut karena memperoleh informasi dari sejumlah pihak di Indonesia, termasuk Non Govermental Organization (NGO).
“Artinya lontaran pertanyaan itu, bukan hasil investigasi mendalam dari anggota panel yang melontarkan pertanyaan,” ucap Hikmahanto.
Menurutnya, sikap bungkam delegasi Indonesia mungkin karena terlewat, mengingat ada banyak pertanyaan dari anggota panel yang berjumlah belasan.
“Atau mungkin delegasi tidak siap menjawab karena dianggap sensitif. Padahal menurut saya tidak sensitif,” nilainya.
“Yang penting, tidak ada maksud dari delegasi tidak menjawab karena ada tujuan politis karena mereka semua adalah birokrat,” tambahnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhammad Iqbal berdalih, perwakilan Indonesia saat itu tidak sempat menjawab pertanyaan yang digulirkan dalam forum tersebut karena masalah waktu.
“Memang tidak sempat ditanggapi, karena pertanyaan cukup banyak dan waktu tidak memungkinkan,” ucap Iqbal terpisah di Jakarta pada, Senin (18/3/2024). (dan)