INDOPOS.CO.ID – Tulisan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri terkait sengketa Pilpres di salah satu media nasional menuai apresiasi dari pakar komunikasi politik Emrus Sihombing yang tegas menyatakan hal itu bentuk ekspresi seorang tokoh nasional yang mengatasnamakan warga negara dalam menyoroti dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Menurut Emrus, tulisan Megawati bukanlah bagian dari intervensi terhadap para hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
“Apa yang disampaikan Megawati di Harian Kompas bukan sebuah intervensi, tetapi ekspresi seorang warga negara. Karena beliau tidak mengatasnamakan sebagai ketua umum partai, tapi menulis sebagai warga. Ibu Mega hanya ingin mendudukkan inti dari tulisannya sebagai bagian dari “Amicus Curiae” atau Sahabat Pengadilan,” kata Emrus mengawali pendapatnya kepada Indopos.co.id, Jumat (12/4/2024).
Atas dasar itu, kata Emrus, seharusnya hal ini menjadi momentum bagi hakim MK untuk bertindak secara negarawan.
“Mereka hakim MK itu haruslah negarawan mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara. MIinimal 5 orang hakim harus memiliki sifat seperti itu dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024 nantinya dengan memakai hati nurani dalam menjunjung hakikat demokrasi yang sesungguhnya,” tuturnya.
Dia pun menjelaskan, putusan MK yang sebelumnya diketuai oleh Anwar Usman yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sudah terbukti dinyatakan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan MK.
“Kalau di luar negeri, mereka mereka yang terbukti melanggar etika sudah pasti mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi intinya, tulisan ibu Megawati itu mengingatkan semua pihak, khususnya hakim MK lainnya harus mengedepankan etika, menegakkan keadilan dan kebenaran,” pungkasnya menambahkan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berharap proses sengketa hasil Pilpres 2024 di MK diliputi oleh keadilan dan kebenaran.
Dalam artikel opini yang ditulis di Harian Kompas, Selasa (9/4/2024), Megawati mengatakan, rakyat Indonesia saat ini sedang menunggu keputusan para Hakim Konstitusi terkait perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Dia pun berharap perkara itu diputus seadil-adilnya berlandaskan Pancasila.
“Bagi bangsa Indonesia, pentingnya keadilan dalam seluruh kehidupan bernegara tecermin dalam Pancasila. Sebab, Pancasila lahir sebagai jawaban atas praktik hidup eksploitatif akibat kolonialisme dan imperialisme,” tulis Megawati. (dil)