INDOPOS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, saran dan kritikan masyarakat terkait keberadaan dan lini bisnis yang dijalankan oleh PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) merupakan bagian dari kontrol publik kepada perusahaan yang menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Kritikan dan masukan adalah bagian dari kontrol publik,” ujarnya, menanggapi kritikan keberadaan dan lini bisnis PT ABM, kepada INDOPOS, Sabtu (21/5).
Dia berharap, ada masukan teknis dari berbagai kalangan terkait tudingan lini bisnis PT ABM yang dinilai melenceng dari visi dan misi perusahaan.
“Mohon berkenan memberikan masukan teknis untuk hal yang dimaksud,” kata Al Muktabar.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Banten Moch Ojat Sudrajat mengungkapkan, sejak mulai beroperasi tahun 2020 PT ABM tidak menunjukan lini bisnis yang signifikan untuk ketahanan pangan dan ketataniagaan yang kokoh dan berdaulat.
Ia mengungkapkan, tahun 2021 PT ABM rugi Rp1.838.773.639. Tahun sebelumnya, PT ABM juga rugi Rp432.042.731. Artinya, selama dua tahun berjalan jumlah total kerugian mencapai Rp2.270.816.370.
“Berdasarkan laporan keuangan resmi PT ABM yang kami dapatkan, dari total modal dari Pemprov Banten sebesar Rp75 miliar, sebesar Rp42,5 miliar di depositokan di Bank Banten, dan bunga deposito tersebut kemudian dianggap sebagai pendapatan. Pertanyaannya, apakah modal boleh didepositokan?,” kata Ojat.
Tak hanya itu, dari biaya operasional yang ada, jumlah beban gaji, tunjangan hari raya (THR) dan bonus serta tunjangan jabatan mencapai Rp2.253.629.029, dari total beban usaha sebesar Rp3.678.325.466 atau setara sebesar 61,27 persen.
Selanjutnya ada juga Kerja Sama Operasional (KSO) atau piutang kerja sama yang nilainya Rp12.232.680.850 dengan perjanjian yang diduga dibuat di bawah tangan alias tidak dibuat di depan Notaris.
“Pj Gubernur Banten harus segera turun tangan membenahi semua jajaran direksi dan komisarisagar uang masyarakat Banten di PT ABM bisa diselamatkan,” tegas Ojat. (yas)