INDOPOS.CO.ID – Pengamat kebijakan publik Banten Moch Ojat Sudrajat menilai, masih ada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten yang belum selaras dengan kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Al Muktabar dalam hal komunasikasi kepada media dalam penyampaian informasi publik.
Menurut Ojat yang juga mantan juru bicara Al Muktabar ini, seyogyanya kepala OPD dapat melayani pertanyaan wartawan terkait kegiatan yang dilakukan oleh OPD atau menyerahkan kepada pejabat teknis untuk menjawab, bukan mengabaikan pertanyaan wartawan yang justru dapat menimbulkan berbagai persepsi.
”Seperti contohnya, pelaksanaan kegiatan milik Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Banten di Desa Rancasenang, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, diduga ada penyerobotan lahan milik warga, dan pekerjaan yang dituding asal jadi. Harusnya Dinas PRKP atau Perkim mengklarifikasi dan menjelaskan, bukanya malah mendiamkan,” ungkap Ojat kepada INDOPOS, Selasa (14/6/2022).
Ojat berharap, para OPD dapat mengimbagi kinerja Pj Gubernur dan Pj Sekda dalam membangun Banten, bukan terus berada di zona nyaman seperti pemerintahan sebelumnya. ”Harusnya ketika Pj Gubernurnya berlari dia ikut berlari,bukan hanya diam dan terus berada di zona nyaman,” cetusnya.
Ojat menambahkan, tidak semua persoalan yang ada di OPD harus Pj Gebernur dan Pj Sekda yang harus memberikan klarifikasi, namun pejabat teknis juga harus proaktif untuk menjelaskan. ”Jangan semua persoalan dilimpahkan kepada Pj Gubernur dan Pj Sekda untuk memberikan klarifikasi,” tandasnya.
Sayangnya, hingga kini kepala dinas PRKP Provinsi Banten Muchamad Rachmat Rogianto belum berhasil dimintai klarifikasinya, terkait tudingan dari berbagai pihak terhadap kinerja Dinas PRKLP.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon meski dalam kondisi online, namun tidak pernah direspon. Demikian juga pesan singkat yang dikirimkan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp juga tidak pernah berbalas kendati centang dua. (yas)