INDOPOS.CO.ID – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur (Jatim) beserta stakeholder terkait terus menggalakkan deklarasi antinarkoba dan cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di berbagai wilayah di Jatim.
Deklarasi tersebut digelar di Convention Hall New Sari Utama Jember, Selasa (14/6/2022). Ini dilakukan untuk menjaga ibu pertiwi dan melindungi generasi muda dari bahaya narkoba, paham radikal dan intoleran.
Hadir dalam deklarasi tersebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Kabinda Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar dan Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Mohamad Aris Purnomo, stakeholder terkait, para pegiat antinarkoba beserta Forkopimda Kabupaten di wilayah Besuki Raya yang meliputi wilayah Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Banyuwangi.
Kegiatan deklarasi antinarkoba dan cinta NKRI ini dilaksanakan untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya deklarasi serupa juga telah dilaksanakan di Madura Raya pada tanggal 19 Mei 2022 dan Malang Raya 30 Mei 2022.
Kegiatan ini dilaksanakan agar seluruh elemen masyarakat baik mahasiswa, pelajar, tokoh agama, ulama, tokoh pemuda, olahragawan, pesilat, pebisnis maupun pengemudi ojek online dan semuanya menjadi pejuang antinarkoba dan cinta NKRI.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menilai harmoni partnership terjadi dalam kegiatan deklarasi tersebut.
“Karena semua elemen sudah sepakat untuk perangi narkoba, maka ibu pertiwi memanggil seluruh dedikasi kita bersama untuk menjaganya,” kata Gubernur Khofifah.
Gubernur Jatim mengatakan bahwa komitmen elemen strategis yang hadir untuk melindungi ibu pertiwi sangat terlihat. Ini diwujudkan dengan komitmen antinarkoba dan cinta NKRI dalam satu napas.
“Kita mencintai negeri ini, maka kita harus sehat, kita harus produktif,” kata Khofifah.
Khofifah mengajak agar deklarasi tidak berhenti pada acara ini saja. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai medium sosialisasi.
“Jangan coba-coba pakai narkoba. Sekali coba pasti ketagihan, sekali ketagihan akan menjemput pula kematian. Deklarasi ini harus juga digaungkan pada media sosial kita masing-masing,” tegasnya.
Melalui momentum ini juga, Pemprov Jawa Timur bersama Forkopimda dan BNN Provinsi Jawa Timur ingin mengajak seluruh masyarakat bergerak bersama mewujudkan cinta dedikasi kepada bangsa. Melalui berbagai gerakan yang bisa membangun spirit patriotisme, integrasi bangsa dan nasionalisme.
Sehingga, bisa terus membangun sinergi untuk bergerak mendorong masyarakat menjauhi dan tidak menggunakan narkoba.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Khofifah memberikan reward kepada 2 orang penerima yakni Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anti Narkoba Nasional (DPD GANN) Jatim sebagai relawan pegiat antinarkoba Jatim dan Ir. Bungkus Wagiyo sebagai pegiat antinarkoba.
Pembacaan ikrar cinta NKRI dan antinarkoba terdengar gemuruh dan lantang dikumandangkan oleh lebih dari 500 orang yang hadir dari berbagai elemen. Mulai pegiat anti lnarkoba, mahasiswa, pelajar pramuka, komunitas driver ojek online, mitra Humas Polres Jember, Forum Kerukunan Pencak Silat, Satpol PP, perwakilan pelajar, hingga tokoh agama.
Usai mengikrarkan, Gubernur Khofifah bersama Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Kabinda Jatim dan Kepala BNNP Jatim menandatangani deklarasi secara bersama-sama.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menyampaikan bahwa kunci memerangi narkoba adalah dengan kerja sama dan komitmen. Di atas kerja sama, menurutnya penting menjaga komitmen untuk memeranginya. Sebab, kata Nico para bandar tidak akan berhenti memproduksi narkoba.
“Penting untuk kita memerangi narkoba dan penting pula kita menjaga keutuhan NKRI. Pendiri bangsa ini telah menciptakan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempersatukan kita. Itu merupakan hal yang luar biasa karenanya kita harus menjaganya,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Mohammad Aris Purnomo mengatakan bahwa saat ini upaya untuk mengatasi peningkatan prevalensi penggunaan narkoba utamanya di wilayah perkotaan harus diantisipasi dengan adanya peraturan daerah (Perda). (dam)