INDOPOS.CO.ID – Rencana pembangunan kantor Penghubung Banten dan hotel di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp125 miliar untuk pengadaan lahan, dan pembangunan rest area di kawasan Pelabuhan Merak yang mencontoh konsep rest area di Salatiga, Jawa Tengah sebesar Rp125 miliar untuk pengadaan lahan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menuai polemik baru.
Padahal kehebohan terkait polemik pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan SOTK dengan menghapus delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa penggabungan enam dinas dan dua badan kepada DPRD Banten yang membuat PNS Pemprov Banten bergejolak belum juga usai.
Wacana pembangunan kantor Penghubung Banten di IKN Kaltim dan pembangunan rest area raksasa di Merak senilai Rp400 miliar yang bakal menggunakan anggaran refocusing dari sejumlah dinas dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2022 ini mendapatkan sorotan dari Akademisi Universitas Syekh Yusuf (Unis) Tangerang Adib Miftahul. Dia mengatakan kalau rencana pembangunan kantor Penghubung di IKN Kaltim dan rest area raksasa di Merak menandakan kalau Pj Gubernur Banten tidak
paham skala prioritas dan karakteristik yang dibutuhkan masyarakat Banten
”Sekali lagi, entah apa yang merasuki Pj Gubernur Banten Al Muktabar ini? Dia kok gak paham skala prioritas dan karakteristik apa yg dibutuhkan masyarakat banten. Skala prioritas Banten itu kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta ketimpangan soal infrastruktur,” terangnya, Senin (1/8/2022).
Adib juga menyarankan agar Pj Gubernur Banten membenahi akses untuk kesehatan, agar orang miskin bisa berobat gratis dan bagus. ”Lalu bidang pendidkan, bagaimana agar warga Banten yang tak mampu dapat akses pendidikan setara. Bagaimana sentra ekonomi kreatif harus disupport. Itu yang penting,” cetus Adib.
Bahkan Adib menyinggung terkait rencana pembangunan kantor penghubung Banten di IKN Nusantara di Kaltim, kalau Pj Gubernur Banten ini seolah-olah seperti org kuno. ”Dia ( Al Muktabar, Red) lupa kalo sekarang zaman sudah maju. Kantor virtual berbiaya murah sudah ada. Rapat via online juga bisa. Ingat ini era teknologi canggih. Tapi anehnya Pj Gubernur Banten ini kemarin usul sekolah Metaverse atau sekolah online, tapi disisi lain paradigma masih kuno,” cetus Adib yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini.
”Jangan-jangan Pj Gubernur Banten ini gak paham soal metaverse lagi? Atau jangan-jangan hanya gemar mengeluarkan wacana dan sebenarnya dia biar pencitraan biar dilihat bekerja dan inovatif? Apa urgensinya bangun kantor penghubung? Hanya pemborosan,” cetus Adib juga.
Bahkan Adib menuding kalau Pj Gubernur Banten idenya hanya bangun proyek mercusuar. ”Pertanyaan saya, kalau cuma asal membangun, ini Pj Gubernur Banten apa kontraktor???,” tandasnya.
Adib juga mengatakan, terkait rencana pembangunan rest area di Merak untuk kantong parkir, itu hanya solusi mengatur lalu lintas saja. ”Stakeholder duduk bareng juga selesai itu masalah macet saat mudik. Kebutuhan juga cuma setahun sekali, bisa juga konsesi sama pihak swasta atau pengelola tol, beres. Tak perlu repot Pemrov Banten bikin,” tandasnya, Senin (1/8/2022).
Sebelumnya, rencana Pemprov Banten yang akan membangun kantor Penghubung Banten di IKN Nusantara dan pembangunan rest area raksasa di Merak dibenarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Madani.
”Benar ada wacana itu. Tapi tahapannya masih perencanaan, langkahnya masih panjang. Kalau konfirmasi ke pak Pj Sekda ajah,” terang Mahdani melalui pesan WhatsApp, Senin (1/8/2022).
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Moch Tranggono yang dikonfirmasi terkait rencana pembangunan kantor Penghubung Banten di IKN Nusantara dan rest area di Merak, tidak merespon. Pesan WhatsApp yang dikirimkan ke nomor pribadinya tidak berbalas. (yas)