INDOPOS.CO.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu memberikan rapor merah terhadap kinerja Al Muktabar yang sudah lebih 100 hari menjadi Penjabat (Pj) Gubernur di tanah jawara tersebut.
“100 hari kerja Pj Gubernur Al Muktabar belum ada pengaruh yang signifikan untuk masyarakat Banten. PJ Gubernur sejauh ini terhitung dari tanggal 12 Mei 2022 belum memberikan kebijakan yang strategis dan berdampak bagi masyarakat Banten. Kami BEM Banten Bersatu menilai kinerja Pj Gubernur statgnan dan tanpa ada arah dan tujuan yang jelas,” terang Haykal Afdhal Dzikri, Kordinator Aliansi BEM Banten Bersatu, dalam rillisnya yang diterima redaksi, Minggu (21/8/2022).
Menurutnya, sebagai gubernur mandatoris tanpa proses pemilihan langsung, Al Muktabar harusnya sadar akan tugasnya menyelesaikan urusan urusan yang belum dituntaskan oleh pemimpin sebelumnya, dan menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah disusun dalam rancangan.
”Bukan malah membuat proyek mercusuar pembangunan hotel di IKN (ibu kota negara) dan rest area di Pelabuhan Merak,” cetusnya.
Haykal mengatakan, ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan oleh PJ Gubernur Banten. Pertama, soal penganguran yang mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten memiliki nilai 8,5 persen yang dimana angka ini merupakan Angka Tertinggi di Indonesia.
Selain itu, angka putus sekolah propinsi Banten pun dinilai masih tinggi yakni berjumlah 88.015 menurut pusat data dan informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, RIset dan Teknologi.
“Sekolah Metaverse yang menjadi inovasi dari Pj Gubernur pun terlihat tidak terukur implementasinya karena untuk membangun sistem sekolah metaverse diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap dan juga perlu menghitung seberapa besar kemampuan pelajar dalam memanfatkan teknologi,” tuturnya.
Mirisnya, angka stunting di Pronvinsi Banten pun masih memprihatinkan, survei status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) mencatat, sebanyak 294.862 angka balita stunting di Provinsi Banten dan menempati lima besar provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.
“Banten sebagai wilayah yang statragis dipulau jawa seharusnya dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakatnya,” imbuhnya.
Mahasiswa menilai, reformasi birokrasi di tubuh Pemprov Banten pun belum bisa dikatakan sebagai good goverment.
”Kami pun mendorong dikuatkannya asas keterbukaan informasi publik oleh Pemprov Banten dan memaksimalkan digitalisasi dalam pemanfaatan birokrasi di pemerintahan,” katanya.
Ia berharap, sudah seharusnya Pj Gubernur fokus bekerja menjalani apa yang menjadi tugasnya, dan tidak disibukan dengan hal yang sifatnya simbolik. mengingat Al Muktabar adalah Gubernur yang dimandatkan oleh Keppres dan tidak dipilih secara langsung.
“Maka penilaian kami selama 100 hari kerja Pj Gubernur Al Muktabar, kami memberikan rapor merah atas evaluasi dan kinerjanya sebagai pemimpin di Provinsi Banten. Kami pun siap kepumg KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) untuk turun aksi ke jalan dan merefleksikan 100 hari kerja Pj Gubernur Banten dalam waktu dekat,” tutupnya. (yas)