INDOPOS.CO.ID – Tertundanya pelantikan Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mendapat sorotan dari akademisi dan direktur eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul.
Menurut Adib, molornya penempantan puluhan kepala sekola definitif yang tersebar di 8 Kota dan Kabupaten di Banten yang saat ini diisi oleh Plt Kepsek menunjukan tidak adanya keberpihakan Pemprv Banten tentang dunia Pendidikan.
“Ini namanya jelas Pj Gubernur itu dari sekian persoalan, seperti telatnya pelantikan kepsek, Dapodik turun, merosotnya prestasi kafilah Banten di ajang MTQ Nasional, dan persoalan lain yang krusial di Banten lainnya. Dan sepertinya Pj Gubenrur tak paham benar dan betul tugas dan fungsinya,” ungkap Adib kepada indopos.co.id, Rabu (26/10/2022) .
Ia menuding, selama ini Pj Gubernur dan Pj Sekda terlihat semakin lihai untuk berwacana alias pencitraan seremonial. “Dulu soal metaverse yang pada akhirnya anak buahnya juga tak paham juga soal itu. Jadi alih alih mau bikin kemajuan, sepertinya dia bingung mau ngapain,” cetus Adib.
Adib menambahkan, tertundanya pelantikan kepsek dan calon pengawas menjadi indikator, bahwa jelas tak ada keberpihakan PJ Gubernur soal Pendidikan dan insan Pendidikan di Banten soal peningkatan kualitas guru, sekolah dan lain lain. “Boro boro disuruh ngomong peningkatan kualitas, kalau yang prinsip saja tidak tepat waktu,” imbuhnya.
Ia memgatakan, harusnya seorang Pj Gubernur dan Dikdinbud Banten sudah bicara inovasi. Bagaimana pemerataan kualitas pendidikan. “Bisa melakukan rotasi kepsek antar wilayah, biar pendidikan merata kualitasnya (model mutasi Kapolres gitu).Tetapi, di Banten yang terjadi seorang Kepsek di sebuah sekolah bisa puluhan tahun menjabat yang akhirnya kualitas Pendidikan tidak merata,” tandasnya. (yas)