INDOPOS.CO.ID – Tim Gugus Tugas Raforma Agraria (GTRA) Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Eko Suharno, melakukan uji petik dan peninjauan lapangan untuk menentukan titik koordinat batas tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Bantam and Preanger Rubber dengan lahan milik PT Perhutani di Sampang Peundeuy, Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Senin (21/11/2022).
Peninjauan lapangan ini bertujuan untuk penentuan batas titik koordinat, sehingga dilakukan verifikasi penguasaan fisik di lapangan yang selanjutnya akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok di 5 Desa yang tersebar di Dua Kecamatan,Yaitu Desa Wantisari, Lebak Parahiyang,Kecamatan Leuwidamar, dan Desa Gunung Anten, Mekar Jaya dan Desa Cimarga,Kecamatan Cimarga.
Menurut Eko yang juga mantan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah ini, verifikasi lapangan ini bertujuan untuk menentukan tanah yang telah digarap masyarakat serta memenuhi kriteria subjek dan objek reforma agraria, tanah yang masih dikuasai fisik oleh bekas pemegang hak.
Selain itu, tidak ada keberatan dari pihak lain dan dapat dimohon hak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, serta tanah yang dapat digunakan untuk program ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Banten, program Pemerintah Kabupaten Lebak, dan kepentingan strategis lainnya yang dialokasikan melalui Bank Tanah.
“Tujuan tim GTRA ke lapangan ini adalah dalam rangka identifikasi subjek dan objek lahan eks HGU Bantam and Preangers Rubber,” ujar Eko kepada INDOPOS.CO.ID, di Sampang Peundeuy, Senin (21/11/2022).
Kepala Desa Gunung Anten Suparman dan ketua Komunitas Petani Sampang Peundeuy (Kompas) Rahmat mengapresiasi langkah cepat BPN Banten melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan, agar masyarakat petani yang sudah lama menggarap lahan tersebut segera mendapatkan kepastian kepemilikan lahan melalui program reforma agraria di atas lahan eks HGU PT Bantam and Preager Rubber yang sudah lama dikuasai oleh masyarakat.
“Tahapan verifikasi ini berjalan lancar sebagai acuan untuk diterbitkan sertipikat atas tanah yang selama ini dikuasi oleh masyarakat,” kata Rahmat.
Hal senada dikatakan oleh Parman, Kepala Desa Gunung Anten yang berterima kasih kepada BPN dan tim GTRA Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak yang telah melakukan kegiatan verifikasi lahan yang dikuasai dan digarap oleh masyarakat ataupun yang masih dikuasai oleh perusahaan sebelumnya.
“Sebagai kepala desa, saya atas nama masyarakat penggarap sangat berterima kasih kepada BPN yang telah melakukan verifikasi ke lapangan agar konflik yang selama ini terjadi segera selesai,” ujarnya.
Pemerintahan Provinsi Banten melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2, M Yusuf mendukung proses penyelesaian konflik pertanahan atas tanah yang dikelola PT Bantam & Preanger Rubber di Kabupaten Lebak yang HGU berakhir pada 31 Desember 2002 lalu.
Menurut Yusuf, tanah tersebut nantinya akan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Provinsi Banten yang diusulkan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) yang difasilitasi Kantor Staf Kepresidenan.
Yusuf berharap, dalam setiap rapat pertahap ada masukan yang jelas. Bahkan sudah ada masukan teknis apa yang harus dilaksanakan.
Ia menekankan, yang perlu diperhatikan adalah luas tanah sesuai dengan sertifikat dan hasil pengukuran ulang sesuai teknologi ukur saat ini. Berikutnya adalah masa HGU yang sudah habis.
Berdasarkan laporan dari BPN Banten kepada Pemprov Banten, ada delapan bidang eks HGU PT Bantam & Preanger Rubber dengan luas 1.100 hektare yang berakhir pada 31 Desember 2002. Pada pengukuran ulang terjadi perbedaan luas, yakni 944,02 hektare.(yas)