INDOPOS.CO.ID – Pakar hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila) dan pengamat kebijkan publik Yhanu Setyawan meminta semua pihak untuk terus memberikan krtikan yang konstruktif kepada Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Mukabar, agar kritikan tersebut mampu memberi dampak positif kepada si penerima kritik maupun si pemberi kritik.
Hal ini dikatakan oleh Yhanu menyikapi adanya desakan dari sekelompok masyarakat yang meminta agar Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengevaluasi jabatan Pj Gubernur .
“Demokrasi memang memberikan ruang buat seluruh komponen masyarakat untuk berpendapat dan menyampaikan pemikiran. Oleh karenanya, kita harus menghormati pendapat dari semua yang bersikap kritis atas jalannya pemerintahan,” ujar Yhanu kepada indopos.co.id, Rabu (18/1/2023).
Yhanu menambahkan, pendapat satu kelompok masyarakat tentunya tidak bisa disebut sebagai kebenaran yang mutlak dan bersifat tunggal, karena harus mendengarkan juga pendapat kelompok lain, dan kinerja yang sudah dilakukan oleh Pj Gubernur Banten selama ini dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting di Banten, termasuk pembangunan infrastruktur dan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam reformasi birokrasi.
“Intinya, semua kalangan bisa menilai secara kritis, yang penting tujuan kritiknya untuk mendorong percepatan pembangunan, dalam koridor hukum dan untuk kebaikan bersama, bukan karena hal-hal lain yang tidak terlalu relevan dengan tujuan kritik tersebut,” cetusnya.
Menurut Yhanu, pemerintah termasuk pemerintah daerah harus selalu dikritisi agar terus terjaga kualitas berpemerintahannya, sehingga tidak melenceng dari cita cita pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kepala daerah harus dikritisi agar terus bekerja sebaik-baiknya. Harus terus mau terjun ke masyarakat, tidak sekedar menjadi tokoh dibalik meja, tetapi mau turun menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat,” tuturnya.
Dikatakan, usaha keras kepala pemerintahan yang seperti itu nantinya akan berkaitan dengan capaian-capaian program pembangunan yang harus bisa dihitung dengan skala penilaian maupun indeks yang terukur dan terpublikasi secara resmi.
“ Bukan dari pandangan atau pendapat personal atau kelompok yang ukurannya secara metodologis sulit untuk diterima publik,” tandasnya.(yas)