INDOPOS.CO.ID – Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan para pengguna jasa kepabeanan dan cukai, Bea Cukai terus menjaga hubungan baik dan koordinasi dengan berbagai pihak. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan, pertemuan, dan kerja sama yang kali ini dilakukan di dua wilayah, masing-masing di Bali dan Semarang.
Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT, Bea Cukai Mataram, dan Bea Cukai Sumbawa turut hadir dalam rapat di Kantor Gubernur NTB menyambut kunjungan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Kamis (12/1).
Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusra, Susila Brata menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari Bea Cukai dan Pemda terkait cukai hasil tembakau dan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), sehingga nantinya menjadi penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang dapat memberikan manfaat luas kepada masyarakat.
“Kami berperan dalam melakukan pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara dari sisi cukai hasil tembakau, serta strategi yang dilakukan dalam menghadapi peredaran rokok ilegal di wilayah NTB. Kami juga melakukan upaya kerja sama dan kolaborasi instansi terkait lainnya dalam mengimplementasikan DBHCHT,” imbuh Susila.
Sementara di Semarang, Bea Cukai Tanjung Emas menjadi salah satu perwakilan satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang mendapat kesempatan menerima kunjungan dari Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka melihat implementasi pelayanan publik di lapangan, Selasa (17/1).
Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Anton Martin mengatakan bahwa tujuan kunjungan ini dalam upaya melihat pelayanan publik yang diberikan oleh Bea Cukai Tanjung Emas. Sebelumnya pada Kamis (22/12) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh Peringkat I Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) pada kategori Kementerian atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan juga Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Tahun 2022 dari Ombudsman RI.
“Kami telah mengupayakan komitmen yang tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Mulai dari pelayanan barang kiriman, hingga berkontribusi dalam perwujudan national logistic ecosystem (NLE) yang menjamin efisiensi waktu, terbukti kita mampu mendapatkan rapot hijau dari KPK. Ke depannya Bea Cukai akan menumbuhkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas,” tutup Anton. (ipo)
