INDOPOS.CO.ID – Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu menegaskan, program USAID Kolaborasi tidak fokus pada pencegahan penyelewengan dana Otsus (otonomi khusus) untuk Papua. Namun tidak menutup kemungkinan ada upaya pencegahan oleh tim lain.
“Kami tidak fokus itu (pencegahan penyelewengan dana Otsus) tapi itu dilakukan yang lain,” kata Caroline Tupamahu di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Menurut Olin sapaan akrab Caroline Tupamahu, kapasitas tata kelola dana Otsus harus ditingkatkan, khususnya oleh pemerintah daerah. Dari penggunaan data hingga monitoring khusus.
“Tata kelola Otsus ini harus ditingkatkan, sehingga masyarakat bisa menikmati dengan baik,” katanya.
Ia menyebut, program ini didesain 2 tahun. Kendati penggunaan dana Otsus sudah diberikan sejak 20 tahun lalu.
“Ada gap antara pemerintah daerah dan masyarakat pada penyerapan dana Otsus. Dan kami ingin mengisi perbedaan ini,” ungkapnya.
“Menurut Pemda penyerapan sudah mencapai 75 persen, tapi di masyarakat mereka merasakan baru 15 persen,” imbuhnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, dana Otsus Papua jilid kedua akan secara langsung ditransfer dari pusat ke pemerintah kabupaten/ kota di Papua dan Papua Barat. Sangat berbeda dengan jilid pertama yang disalurkan ke tingkat provinsi.
“Kami bekerja sama dengan pemda hingga perguruan tinggi untuk menyusun modul pengelolaan dana Otsus. Harapan kami tata kelola Otsus agar lebih baik dan tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, terkait pemekaran wilayah Papua, maka butuh asesmen langsung ke provinsi baru. Dan rencananya dilakukan pada Oktober mendatang.
“Kami tidak menutup kemungkinan masuk ke sana. Tetapi kami butuh melakukan asesmen dulu, rencananya di Oktober nanti,” ujarnya.(nas)