INDOPOS.CO.ID – Menyikapi adanya sekelompok warga yang kebanyakan berasal dari luar daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang menggelar aksi demonstrasi di Mabes Polri beberapa waktu lalu, dengan mempersoalkan usaha galian pasir milik mantan bupati Lebak Mulyadi Jayabaya yang dituding merampas tanah warga, disesalkan oleh warga desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak sendiri.
Pasalnya, menurut warga setempat usaha galian pasir kuarsa di desa Jayasari membawa keberkahan sendiri bagi warga desa, baik secara ekonomi maupun pembangunan infrastrukur bagi desa Jayasari yang selama ini termasuk desa terisolir di Kabuaten Lebak.
“Alhamdulillah sejak adanya galian pasir milik pak JB (Mulyadi Jayabaya-red) disini, jalan menuju Jayasari dari Rangkasbitung yang dulunya sulit dilalui oleh kendaraan kini sudah dibeton. Begitu juga warga yang belum teraliri listrik kini diberi listrik gratis,” ungkap Masri, warga Kampung Sari Mulya, Desa Jayasari kepada indopos.co.id, Selasa (22/8/2023).
Masri mengaku tanah garapannya ikut dibebaskan untuk usaha galian pasir dan menerima ganti rugi secara layak. “Luas tanahnya saya nggak tau persis, karena itu tanah garapan sehingga saya tidak punya surat surat. Namun, sejak adanya usaha galian pasir ini, rumah saya yang dlunya gelap guilita kalau malam sekarang sudah dialiri listrik secara gratis sehingga anak saya sekarang bisa belajar kalau malam hari,” ujarnya.
Sementara Arwan dari Forum Solidaritas Jayasari (FSJ) mengatakan, kelompok masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi di Mabes Polri menuntut berbagai hal, karena minimnya informasi yang diterima oleh warga, sehingga banyak warga yang terprovokasi dan tidak tahu masalah ikut berdemonstrasi.
“Warga salah menerima informasi tanpa melakukan tabayun, sehingga sulit dipertanggungjawabkan sebagai sebuah fakta. Akibat dari dentuman informasi tersebut, membuat masyarakat Jayasari telah dipolarisasi menjadi masyarakat introvert terhadap komunitas luar,” terang Arwan.
Arwan mengatakan, mentalitas mereka dicuri oleh kelompok tertentu yang mengklaim pembenaran, baik melalui di media sosial maupun media online.
“Informasi yang tersebar di media sosial kini tidak serupa dengan fakta yang terjadi di masyarakat Jayasari. Soal benar dan salah biarkan Pengadilan yang menetapkan dan tak perlu di intervensi dengan beragam reaksi lain yang tercampur dalam bumbu kasus lain atau politisasi,” cetusnya.
Sebab menurut Arwan, warga Jayasari yang tanahya terkena pembesaan lahan galian pasir, baik yang lahannya sudah memiliki sertipikat maupun tanah garapan telah mendapatkan keadilan dalam bentuk pembayaran yang tuntas.
“Kecelakaan informasi ini mengakibatkan runtuhnya kepercayaan publik terhadap nilai persatuan di wilayah desa Jayasari efek yang paling dominan ialah prasangka yang muncul di berbagai kalangan,” kata Arwan.
Adanya kesimpangsiuran informsai ini,Forum Solidaritas Jayasari merasa perlu melakukan Deklarasi kebenaran akan informasi yang terjadi saat kecelakaan informasi mengakibatkan lukanya fikiran, sobekan prasangka hingga retaknya persatuan di desa Jayasari.
“Kami berhimpun dalam bentuk klarifikasi akan tuduhan yang didengungkan karena sesungguhnya kami hanya butuh ketenangaan,” tandasnya. (yas)