INDOPOS.CO.ID – Sejumlah warga mendatangi Gedung DPRD Lebak guna mengadukan persoalan lahan milik mereka yang terkena pembangunan proyek waduk Karian yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) hingga kini belum dibayarkan.
Nuryeni, Warga Desa Calungbungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak mengatakan, lahan miliknya seluas 1.570 meter saat ini sudah ditinggalkan. Bahkan, sudah mulai tergenang yang saat ini dalam tahap pengisian waduk. “Saya sengaja mendatangi DPRD untuk mengadu, sekaligus meminta bantuan terkait tanahnya yang tak kunjung di bayar oleh pemerintah,” kata Nuryeni, kepada wartawan di Gedung DPRD Lebak, Senin (6/11/2023).
Menurut dia, saat ini dia bersama anak dan suaminya sudah pindah dan tinggal di orang tua, karena untuk membeli atau mempunyai rumah menunggu pembayaran. “Kami sudah bolak balik ke BPN, guna menanyakan pembayaran tangannya, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan,” ujarnya.
Hal senada dikkatakan Arman warga Desa Calungbungur yang mempunyai lahan seluas 3.791 meter, rumahnya kini sudah ditinggalkan dan dihancurkan, karena lahan miliknya dipakai untuk genangan waduk Karian.
“Saya dan keluarga saya ini ngontrak rumah, karena belum bisa membeli lahan atau rumah sebelum tanahnya di ganti rugi oleh pemerintah,” paparnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lebak, Abdul Rohman menyayangkan proyek waduk Karian yang saat ini sudah dalam tahap finising masih menyisakan masalah dengan warga pemilik lahan yang hingga kini belum dibayar. “Saya minta agar BPN dan Pemkab Lebak serius menyikapi permasalahan ini, karena, pemilik lahan yang terkena waduk Karian berhak mendapatkan ganti rugi atas lahan mereka,” ungkapnya.
Sementara Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak Aan Rosmana membenarkan bahwa masih ada sejumlah bidang tanah masyarakat yang belum terbayarkan oleh Negara yang terkena dampak pembebasan waduk karian di Kabupaten Lebak, Banten.
Pihaknya mengatakan proses pembayaran tersebut direalisasikan oleh Lembaga Menejemen Aset Negara (LMEN). Meski begitu, hal tersebut tidak akan menghalangi proses peresmian Waduk Karian yang akan diresmikan oleh Presiden Jokowi Widodo di bulan Desember 2023 mendatang.
Karena, menurutnya, proses pembayaran tersebut akan tetap berjalan sesuai dengan regulasinya, meskipun waduk Karian telah diresmikan. “Semua ada prosedurnya. Karena bukan kami dari BPN yang mencairkan pembayaran tanah dampak waduk karian tersebut, akan tetapi pihak Lembaga Menejemen Aset Negara. Meski begitu, sebagian besar sudah kami kirim semua berkas tanah tersebut ke LMEN, jadi tinggal menunggu validasi saja,” teragnya.
Ia menjelaskan, dari data yang diterimanya hingga saat ini masih ada 400 Bidang tanah yang belum di bayar. BPN, kata ia, hanya melakukan pengumpulan berkas tanah untuk didorong ke LMAN. “Kewajiban kami hanya mendorong ke LMAN, nanti LMAN yang kasih tau kami jika misalnya masih ada yang kurang berkasnya, nanti kita yang harus turun untuk melengkapinya,” katanya.
Untuk pembayaran tanah dampak Waduk Karian, kata Aan Rosmana, itu dari LMAN langsung melalui rekening masing-masing pemilik tanah tersebut. “Nah, nanti dari LMAN langsung ke rekening masing-masing pemilik tanah. Jadi BPN hanya mengusulkan dokumen-dokumennya saja, duitnya mereka terima kami tarik berkasnya, seperti teken jual beli gitu,”katanya. Ditanya Kendalanya apa saja dan bagaimana, Lanjut Aan Rosmana mengatakan, bahwa kendalanya hanya menunggu verivikasi LMAN.
“Kendalanya ya tinggal nunggu LMAN saja, kalau LMAN nya bayar ya lancar. Karena seluruh Indoensia soalnya pembangunan melalui LMAN semua. Kan waktunya juga masih berjalan, jadi dari bulan Desember 2023 mendatang masih berjalan sampai 31 Januari. Intinya proses pembayaran tersebut adanya di LMAN, kita BPN hanya mendorong dokumen dokumen pengajuan pembayaran tersebut kepada LMAN,” tandasnya. (yas)