INDOPOS.CO.ID – Ombudsman Banten menggelar acara penganugerahan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Pendopo Gubernur Banten,Rabu (20/12/2023).
Acara itu dihadiri oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Pj. Gubernur Banten, Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Wali Kota Tangerang Selatan, Pj. Wali Kota Serang, Pj. Bupati Tangerang, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak dan perwakilan Kepala Daerah lainnya se-Provinsi Banten.
Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Fadli Afriadi menjelaskan, di wilayah Provinsi Banten, Ombudsman Banten melakukan penilaian terhadap 9 Pemerintah Daerah, 8 Kepolisian Resor dan 8 Kantor Pertanahan.
“Di tingkat pemerintah daerah dilakukan penilaian terhadap OPD yang membidangi substansi perizinan, kependudukan, pendidikan, sosial, kesehatan jasa dan administratif,” terang Fadli kepada indopos.co.id,Kamis (21/12/2023).
Fadli mengataan, penganugerahan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2023 secara nasional sudah diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2023 bertempat di Jakarta, dengan hasil yang cukup membanggakan.
Yaitu, salah satunya Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten masuk ke dalam 10 besar tingkat nasional, yakni Pemerintah Provinsi Banten yang menduduki posisi 7 nasional dengan nilai 91,96, Kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi.
Fadli mengatakan, Ombudsman Banten berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.Selain itu, penganugerahan bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga sebagai bentuk dorongan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kepatuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam sambutan yang dibacakan oleh kepala Ombudsman Banten mengajak seluruh kepala daerah dan seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk sama-sama menjaga momentum ini untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya terhadap upaya semua pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten. (yas)