INDOPOS.CO.ID – Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing berharap Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak salah dalam menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur Riau menggantikan Edi Natar Nasution yang sudah berakhir masa jabatan sejak 31 Desember 2023 lalu.
Pakar ilmu komunikasi dan dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) yang sangat sering ke Riau ini dengan sejumlah urusan berharap kepada presiden untuk memilih calon Pj Gubernur Riau yang mengerti dan memahami tentang tata ruang dan keagrariaan, mengingat penataan ruang saat ini di Riau banyak yang patut dibenahi untuk bisa menjadi role model nantinya di Indonesia.
“Saya sangat sering berkunjung ke Riau dengan sejumlah urusan, antara lain membantu menangani berbagai persoalan sosial terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit, melihat penataan ruangnya masih banyak yang patut dibenahi. Semisal, mana lahan untuk pertanian dan mana untuk industri masih banyak yang tumpang tindih,” ungkap Emrus kepada indopos.co.id, Minggu (18/2/2024).
Ia mencontohnya, banyak lahan pertanian di Riau yang kini beralih fungsi menjadi lahan industri dan perumahan, akibat kurangnya pemahanan mengambil kebijakan di Riau tentang pentingnya pengendalian tata ruang.
”Lihat saja aliran sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Indragiri, dan Sungai Rokan, aliran sungainya keruh akibat banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi,” ungkapnya.
Menurut Emrus, dengan memilih ahli yang paham tentang pengendalian tata ruang dan keagraarian, nantinya Provinsi Riau akan bisa menjadi proyek percontohan tentang pengendalian tata ruang.
“Kan banyak pejabat eselon 1 di Kementerian ATR/BPN yang layak untuk dicalonkan menjadi Pj Gubernur Riau,” cetusnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah nama pejabat Pimpinan Tinggi Madya sudah bermunculan, baik pejabat dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun menurut hematnya, sangat layak untuk diberikan amanah menjadi Pj Gubernur Riau adalah orang yang paham tentang birokrasi dan tata ruang, karena persoalan pertanahan di Riau acapkali muncul di tengah-tengah masyarakat.
Menurut Emrus, karena Penjabat Gubernur adalah mandatory Presiden di daerah, sehingga penunjukan orang yang akan menjadi Pj Gubernur harus yang sudah sangat berpengalaman dalam mengatasi urusan-urusan tanah dan tata ruang dan birokrasi.
“Harus orang yang sudah pakar tentang perbaikan sistim pelayanan administrasi Pertanahan, khususnya di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan tata ruang,” cetusnya.
Sebab kata Emrus, pada hakekatnya bahwa reformasi birokrasi bidang pertanahan adalah perubahan meanset dan kulturset dari karakter penguasa menjadi pelayan. “Dari wewenang menjadi peranan, dari jabatan menjadi amanah, dari ego sektoral menjadi ego nasional, dan dari orientasi output menjadi outcome,” cetusnya.
Ia menambahkan, urusan bidang pelayanan administrasi pertanahan sangat pelik. Oleh karena itu, untuk menjadi Pj Gubernur Riau harus mampu memberikan solusi terhadap reformasi birokrasi pertanahan dan penanganan kebakaran hutan.“Silahkan nanti bapak presiden yang menentuan siapa orang yang cocok untuk menjadi Pj Gubernur Riau,” tandasnya.
Sebelumnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau melalui Wakil Sekjennya Sahrul seperti dikutip dari Riau Pos juga berharap Pj Gubernu Riau berasal dari pemerintaan pusat, dan meminta kepada presiden Joko Widodo agar bisa melantik Pj Gubernur Riau yang netral dan tidak terlibat politik praktis yang bsia merugikan jalannya pemerintahan dan masyarakat Riau.
“Sehingga KNPI merekomendasikan Pj Gubernur Riau sebaiknya dari pemerintahan pusat yang bisa merangkul semua elemen masyarakat Riau,” ujar Sahrul. (ibs)