INDOPOS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Banten mengkonfirmasi adanya penambahan pupuk bersubsidi hingga 114 persen. Kenaikan ini merupakan dampak dari tambahan alokasi pupuk 28 triliun yang diperjuangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa hari lalu.
Dengan kenaikan ini, maka alokasi pupuk NPK mencapai 76.113 ton dari yang sebelumnya 35.603 ton. Sementara untuk urea kenaikannya mencapai 71 persen atau sekitar 88.520 ton dari alokasi sebelumnya yang hanya 51.788 ton.
“Alhamdulillah Untuk Provinsi Banten, alokasi pupuk Urea dan NPK mengalami peningkatan signifikan. Dan ini berkat perjuangan Bapak Mentan yang berhasil menambah alokasi hingga 28 triliun,” ujar Kepala Dinas Pertanian Banten, Agus Tauchid, Minggu (31/3/2024).
Agus mengatakan kenaikan alokasi ini merupakan bukti dan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian yang berkelanjutan khususnya di Provinsi Banten. Dia berharap, dengan penambahan ini petani dapat meningkatkan produktivitas serta hasil pendapatannya.
“Kenaikan alokasi pupuk bersubsidi ini merupakan respons pemerintah terhadap kebutuhan petani yang terus meningkat. Diharapkan dengan penambahan alokasi ini, petani di Banten dapat mengakses pupuk bersubsidi dengan lebih mudah dan harga yang terjangkau,” katanya.
Selain ketersediaan pupuk, Pemprov Banten juga terus melaksanakan berbagai kegiatan lain seperti penyuluhan dan pendampingan penggunaan alsintan. Disisi lain, pihaknya menghimbau kepada para distributor dan kios pupuk untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dengan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan sektor pertanian di Banten dapat semakin maju dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional,” jelasnya.
Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara simbolik menyerahkan alokasi penambahan pupuk subsidi untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp 28 triliun. Mentan mengatakan, penambahan ini merupakan tindak lanjut hasil berbagai pertemuan dan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan juga para Menteri seperti Sri Mulyani. Hasilnya, alokasi pupuk sebanyak 9,55 juta ton resmi diputuskan melalui surat Menteri Keuangan no S-297/MK.02.2024. (srv)