INDOPOS.CO.ID – Tingkat kemakmuran masyarakat merupakan wujud dari pembangunan daerah yang berhasil. Barometer kesejahteraan masyarakat itu sendiri dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ada tiga indikator krusial dalam menopang kualitas kehidupan manusia. Pertama adalah kesehatan, pendidikan dan penghasilan.
Tenaga Ahli Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) I Made Suwandi mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam peningkatan capaian IPM Indonesia. Namun, harus terus digenjot mutu layanan bidang pendidikan dan kesehatan.
“Sejahtera itu apa kuncinya, IPM (Indeks pembangunan manusia). Indikatornya, pertama kesehatan. Kedua, pendidikan. Ketiga, pendapatan,” kata Made Suwandi dalam diskusi publik bertajuk “Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Partai Politik” di Jakarta, Jumat (7/7/2023).
Menurutnya, pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam urusan kesehatan karena memiliki banyak fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit kabupaten/kota, rumah sakit provinsi. Sementara rumah sakit di pemerintah pusat jumlahnya sedikit.
“Berarti pelaku utama kesehatan itu daerah,” jelasnya. Namun, kenyataanya fasilitas kesehatan belum optimal dijalankan.
Selain itu, tingkatan pendidikan dasar hingga menengah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang mestinya dapat meningkatkan capaian IPM Indonesia.
“Jadi daerah sangat berperan untuk pendidikan sebenarnya, peluangnya besar,” nilainya.
Sementara soal penghasilan di setiap daerah tak berkorelasi positif dengan indeks pembangunan manusia.
“Ini tantangan kita, apakah daerah sudah berikan kontribusi optimal menjalankan kewenangannya itu,” ucap Made.
“Ketika ini tak jalan optimal. Maka pusat sebagai penanggungjawab utama pemerintah turun tangan,” tambahnya.
Sehingga seolah-olah semuanya menjadi pusat sentralistik, padahal konstitusi memberikan seluas-luasnya kewenangan mengatur dan mengurus wilayahnya. Sementara tagline Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yakni, berpihak kepada daerah masih relevan diterapkan.
“Kalau Hanura kembali berpihak kepada daerah berarti berpihak kepada otonomi daerah, mengoptimalkan peran daerah memakmurkan rakyat, itu tujuan konstitusi kita bernegara,” imbuhnya. (dan)