INDOPOS.CO.ID – Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, tak elok rasanya sesama kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berseberangan dan berbeda pendapat tentang program lubung pangan atau food estate yang digagas oleh Presiden Joko Widodo di ruang publik.
“Tak elok rasanya sesama kader PDIP berbeda pendapat tentang program lumbung pangan yang digagas oleh presiden Jokowi di ruang publik,” ujar Emrus yang juga dosen pasca sarjana Universitas Pelita Harapan (UPH) ini kepada INDOPOS.CO.ID, Sabtu (19/8/2023).
Pakar komunikolog Indonesia ini menambahkan, pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebutkan penanganan proyek Food Estate sebagai kejahatan lingkungan, jika dilihat dari aspek gradasi intensitas pesan komunikasi, bahwa pendapat ini termasuk pendapat kategori keras.
Sementara Presiden Jokowi yang juga kader PDIP seolah menjawab dengan mengatakan, membangun food estate tidak semudah dibayangkan.
“Dari aspek gradasi intensitas pesan komunikasi, pendapat ini termasuk kategori tegas,” cetus Emrus.
Ia menambahkan, solusi dari polemik Food Estate tersebut agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri segera memanggil semua kader PDIP yang berbeda pendapat tentang hal tersebut untuk “pulang ke rumah” PDP memperbincangkannya di internal partai sebagai teritorial komunikasi privat mereka.
”Menurut hemat saya, agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri segera memanggil semua kader PDI-P yang berbeda pendapat tentang hal tersebut pulang ke rumah PDIP untuk memperbincangkannya di internal partai sebagai teritorial komunikasi privat mereka. Semua kader harus taat dan datang apapun statusnya sebagai petanda kebersamaan,” saran Emrus.
Sebab menurutnya, tidak baik bagi partai dan kandidat calon presiden yang diusung oleh PDIP dalam rangka kontestasi Pemilu 2024 memperbincangkan isu food estate di ruang publik.
“Sebab, seolah terjadi berbalas pantun politik yang tidak produktif di ruang publik antar kader,” imbuhnya.
Ketika disinggung, apakah perbedaan pendapat sesama kader PDIP di ruang publik itu dapat menggerus suara Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang? Emrus mengatakan, dari aspek konsep komunikasi perbedaan pendapat itu tidak akan menggaggu suara Ganjar Pranowo jika segera dilakukan komunikasi di teritori privat.
“Saya berhipotesa, perbedaan pendapat tersebut tidak akan mengganggu dukungan suara kepada Ganjar, jika segera dilakukan komunikasi di teritorial privat mempertemukan pandangan yang berbeda tersebut,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding proyek Food Estate kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun sehingga terjadi kejahatan lingkungan.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” kata Hasto.
Pernyataan itu disampaikan Hasto sekaligus merespons soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus tersebut itu.
Sementara Presiden Jokowi seolah menjawab kritikan dari Hasto menegaskan, proses pembangunan food estate atau lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia tak semudah yang dibayangkan oleh banyak pihak.
Bahkan Jokowi menjelaskan program food estate bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Pertahanan yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto namun juga melibatkan banyak kementerian.
“Itu namanya kerja tim, itu yang kerja itu beberapa Kementerian. Ada dari Kementerian teknisnya Kementan, ada yang membuat land clearing, irigasi itu ada di Kementrian PU. Ada yang berkaitan dengan kerja strategis bisa juga di Kementerian Pertahanan,” terang Jokowi.(yas)