INDOPOS.CO.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengungkapkan kolaborasi politik yang terjalin antara PDIP dan partai-partai lain dalam mendukung potensi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo didasari oleh prinsip-prinsip keterbukaan, kesukarelaan, dan pandangan serupa terhadap Indonesia.
“Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) yang dipimpin oleh Bang OSO (Oesman Sapta Odang, red) diapresiasi karena pendekatannya yang praktis, bersemangat, optimis, dan saling melengkapi. Hasto menekankan pentingnya komunikasi politik antara PDI Perjuangan dan partai pendukung Ganjar,” katanya, Senin (28/8/2023).
Menurutnya, Ganjar Pranowo, yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah akan berakhir, akan mengalihkan perhatiannya untuk berdialog dengan berbagai kalangan masyarakat, menerima ide dan masukan, serta berbicara tentang pandangannya terhadap masa depan Indonesia.
“Oleh karena itu, diharapkan kampanye akan menjadi platform untuk berdiskusi mengenai gagasan dan ide, bukan tempat untuk menyebarkan ujaran kebencian atau memanfaatkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan),” ujarnya.
Ia menyatakan kerja sama antara PDIP dan partai pendukung juga akan secara tegas mendukung Ganjar untuk membangun citra sebagai sosok yang memiliki kapasitas untuk melanjutkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo.
PDIP menghargai pendekatan Hanura, khususnya dalam dukungannya yang lebih fokus pada kerja lapangan, menggerakkan masyarakat, dan baru menggelar pertemuan seiring dengan tren elektoral yang positif bagi Bung Ganjar,” kata Hasto.
Langkah ini diambil setelah popularitasnya meroket dan mendapatkan dukungan yang kuat, sehingga mereka bersama-sama berkomitmen untuk meneruskan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi.
Mengenai pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, jadwalnya telah ditetapkan dari tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang berhasil memperoleh minimal 20 persen dari total kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.
Dengan jumlah kursi parlemen saat ini sebanyak 575, pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus mendapat dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.
Pasangan calon juga bisa diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(fer)