Oleh: Dr. Taufan Hunneman, Ketua Umum Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika
INDOPOS.CO.ID – Dalam beberapa hari ke depan, bangsa kita akan memasuki momen bersejarah yaitu Pemilu 2024, sebuah hari penting karena rakyat akan memilih calon pemimpinnya untuk lima tahun ke depan. Kita semua berharap agar pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 bisa menjadi wahana pemenuhan hak-hak politik rakyat secara langsung, inklusif, dan demokratis.
Harapan rakyat agar Pemilu bisa menjadi pintu gerbang mewujudkan pemerintahan yang kondusif dan solid, guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh penjuru Tanah Air.
Bila kita ingat kembali pidato Bung Karno yang sangat monumental dalam Lahirnya Pancasila, memberikan metafora bagus, ketika menyatakan kemerdekaan (Indonesia) adalah jembatan emas menuju masyarakat yang sejahtera. Seandainya metafora Bung Karno boleh kita lanjutkan, pemilu dan pemimpin nasional ibarat kendaraan yang meniti jembatan emas menuju kesejahteraan rakyat.
Meminjam konsepsi Bung Karno, artinya demikian strategisnya posisi pemilu dan pilpres. Terwujudnya pemilu yang demokratis dan berkualitas, merupakan jalan menuju kesejahteraan. Rakyat sangat berharap Pemilu 2024 dan Pilpres bisa berjalan secara aman, damai, jujur dan adil sesuai pilihan rakyat, agar dapat menghasilkan kepemimpinan nasional dan wakil rakyat, yang memiliki komitmen kerakyatan dan integritas yang tinggi.
Berjalan Damai
Dinamika tinggi yang biasa terjadi menjelang kontestasi pada tahun politik harus disikapi dengan bijaksana, melalui pelaksanaan kehidupan berbangsa yang lebih demokratis dan berkeadilan. Semua pihak, termasuk para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, harus benar-benar mengedepankan upaya agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan sejuk dan damai, sehingga bisa melahirkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan bangsa saat ini dan di masa datang.
Pemilu 2024 akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia, diperkirakan 200 juta orang lebih ikut pesta demokrasi ini. Sehingga, peran masyarakat dan partai politik juga sangat penting dalam mewujudkan proses kontestasi yang berlangsung jujur dan adil.
Kita berharap setiap anak bangsa bersama-sama mampu mewujudkan proses pembangunan, termasuk di bidang politik, yang lebih baik demi melahirkan para pemimpin yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Pemilu bukanlah sekadar sebuah kegiatan rutin yang diadakan hanya memenuhi mekanisme sistem politik saja. Melainkan lebih dari itu, bagian dari proses pembangunan politik bangsa yang menuntut kesadaran peran serta setiap warga negara, sesuai hak dan kewajibannya masing-masing dalam tatanan kehidupan yang dianut.
Pemilu pada dasarnya mengandung makna yang luas, sejauh mana pelaksanaannya berjalan dengan baik, elegan, lancar sesuai cita-cita demokrasi. Demokrasi yang dijalankan negara sejatinya bukan hanya secara prosedural demokrasi, tetapi lebih dari itu adalah demokrasi substansial adalah sebuah demokrasi yang substansinya lebih bermuatan pada prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan individu dan pengakuan hak-hak sipil sebagai pelaksana demokrasi.
Dalam konteks melibatkan peran masyarakat semaksimal mungkin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan iklim yang kondusif dan demokratis. Sistem pemilu merupakan alat sekaligus bukti untuk memberi peluang secara adil kepada setiap kelompok politik untuk berperan serta bersama-sama melahirkan kekuatan nasional.
Partisipasi rakyat sangat berpengaruh dalam konteks legalitas, keadilan dan peran serta masyarakat. Masalahnya sekarang adalah, apakah pemilu yang selama ini dilakukan berkorelasi positif terhadap peningkatkan harkat, martabat, serta tingkat kesejahteraan masyarakat lebih baik?
Ada asumsi, semakin tinggi pemahaman suatu bangsa terhadap demokrasi maka semakin mapan pula ekonomi bangsa itu. Sebaliknya, semakin kerdil atau kecil pemahaman suatu bangsa akan demokrasi maka tingkat pertumbuhan ekonomi semakin tidak menentu.
Fakta menunjukkan dari sekian pemilu yang telah dilakukan selama ini menunjukkan adanya rentan memicu konflik dan sengketa. Sejatinya pemilu yang dilakukan harus bermuara sebagai perekat bangsa, namun acapkali justru terjadi konflik horizontal kalangan kelas bawah (grass root).
Jika ini yang terjadi maka pelaksanaan pemilu cenderung hanya menjadi hajatan atau pesta politik yang melelahkan. Sebuah pesta politik dengan biaya tinggi, dan belum menjanjikan bagi kemakmuran masyarakatnya.
Jembatan Emas Kesejahteraan
Dalam spirit jembatan emas, adakah partai politik sudah menyiapkan gagasan bagi kesejahteraan rakyat? Secara global pascapandemi akan menghadapi tantangan yang lebih berat, terlebih bila dihubungkan dengan koflik geopolitik di Ukraina dan Palestina. Dunia akan menghadapi ketidakpastian ekonomi dan potensi terjadinya resesi sudah bisa diramalkan.
Dengan tantangan yang semakin kompleks, kita belum melihat partai politik sudah menyiapkan agenda untuk beradaptasi dengan perkembangan domestik dan global yang serba tidak pasti. Di tataran domestik, belum kita dapatkan cetak biru parpol dalam merespons perkembangan situasi yang cenderung rentan, yang bisa dihubungkan dengan isu kesehatan, ketahanan pangan, dan ketahanan energi.
Kita harus berani mengatakan, respons parpol terhadap isu kesejahteraan rakyat masih ala kadarnya, kalau tidak boleh dikatakan minim. Elite partai lebih sibuk dengan manuver terkait politik elektoral dan kekuasaan. Secara jelas kita bisa melihat, parpol belum menunjukkan kepekaan terhadap peta jalan peningkatan kualitas kemakmuran rakyat.
Isu dimaksud adalah krisis terkait perubahan iklim dan pemanasan global, yang memiliki dampak langsung pada aspek kesehatan dan lingkungan. Kontestasi Pilpres 2024 juga menjadi momentum untuk memilih pemimpin nasional yang memiliki komitmen jangka panjang, dalam membangun Indonesia yang lebih sehat.
Kompleksitas masalah kesehatan setidaknya tergambar dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, yakni peringkat ke-114 di dunia. Untuk memperbaiki peringkat harus diperbaiki dengan beberapa faktor utama menjadi prioritas, seperti usia harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi. Hal ini tentunya yang perlu menjadi program prioritas sektor kesehatan, siapapun yang terpilih menjadi presiden kelak.
Sejumlah persoalan kesehatan yang juga perlu diperhatikan oleh calon pemimpin nasional nantinya, adalah tentang gizi, tengkes (stunting), obesitas, penyakit tidak menular, penyakit menular, serta pengendalian tembakau. Konsumsi rokok di Indonesia yang terus meningkat, sebagian besar konsumennya adalah generasi baru, harus jadi prioritas pemerintahan mendatang.
Kualitas kesehatan masyarakat menentukan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengambilan keputusan politik bidang kesehatan berimplikasi pada derajat kesehatan publik. Sesuai amanat konstitusi, negara bertanggungjawab terhadap kesehatan seluruh rakyatnya.
Di tengah manuver elite politik menggapai kekuasaan pada Pemilu 2024, sebaiknya kita tidak abai dalam menyiapkan generasi yang unggul saat seabad Indonesia (2045). Adakah kalangan partai politik saat ini sudah memiliki imajinasi, generasi macam apakah yang dikehendaki pada tahun emas tersebut?
Kita tidak boleh kehilangan waktu, bonus demografi harus dimafaatkan sebaik-baiknya, bagaimana agar generasi baru kita tumbuh sehat dengan kecukupan nutrisi. Pengalaman menunjukkan bahwa investasi pada generasi baru, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, adalah jalan menuju masyarakat yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan.
Tanpa pendidikan dan nutrisi yang cukup, generasi baru sebagai bagian dari bonus demografi, akan sulit berkontribusi besar pada pembangunan. Generasi 2045 diharapkan memiliki kompetensi global, dengan tetap berpegang teguh pada semangat kebangsaan. (*)