Rabu, 18 Mei 2022
No Result
View All Result
www.indopos.co.id

Magazine Paten kesatu 2022

  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
www.indopos.co.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
No Result
View All Result
www.indopos.co.id
No Result
View All Result
Home Ekonomi

KemenKopUKM Beri Solusi bagi UMK yang Terjerat Masalah Hukum Dunia Usaha

by arm
Kamis, 31 Maret 2022 - 13:37
in Ekonomi
Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Eviyanti Nasution, pada pembukaan kegiatan penyuluhan hukum di Lampung, Selasa (29/3). Foto: KemenkopUKM

Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Eviyanti Nasution, pada pembukaan kegiatan penyuluhan hukum di Lampung, Selasa (29/3). Foto: KemenkopUKM

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOS.CO.ID – Pada masa pandemi ini, usaha mikro dan kecil (UMK) masih kerap dilanda berbagai permasalahan untuk dapat berkembang. Diantaranya, penurunan volume usaha dan laba, melemahnya kolektibilitas pinjaman, bahkan penutupan tempat usaha.

“Itu merupakan pertanda bahwa usaha mikro dan kecil sedang menghadapi permasalahan ekonomi dan dampaknya dapat mengakibatkan kegagalan usaha dan terjerat masalah hukum,” kata Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM, Eviyanti Nasution, pada pembukaan kegiatan penyuluhan hukum di Lampung, Selasa (29/3).

BacaJuga

Sarpras Dongkrak Daya Saing dan Nilai Tambah Pekebun Sawit

Smart Hybrid, Teknologi Elektrifikasi Terbaru Suzuki

Kegiatan penyuluhan hukum diikuti oleh 40 pelaku UMK yang memiliki berbagai jenis produk dari wilayah Provinsi Lampung yang teridentifikasi membutuhkan pemahaman atau literasi hukum terkait dengan perjanjian/kontrak, pajak dan perseroan perorangan.

“Seperti masalah kredit macet, utang piutang, wanprestasi, masalah terkait ketenagakerjaan dengan karyawan dan sebagainya,” ungkap Eviyanti.

Selain itu, lanjutnya, keterbatasan akses usaha mikro dan kecil kepada konsultan profesional, baik konsultan hukum maupun konsultan usaha/bisnis, juga merupakan kendala tersendiri yang memerlukan jalan keluar.

Untuk itu, agar para UMK dapat terus berusaha secara berkelanjutan, berkembang dalam situasi yang kondusif, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya memberikan solusi melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang hukum perjanjian/kontrak.

“Ini untuk memberikan pemahaman akan pentingnya perjanjian/kontrak dalam kegiatan berusaha,” tegas Eviyanti.

Di samping itu, untuk mendorong UMK naik kelas, pelaku UMK juga diberikan pemahaman tentang tata cara dan manfaat pendirian perseroan perorangan dan kemudahan perpajakan bagi UMK.

“Pendirian perseroan perorangan merupakan suatu terobosan baru pemerintah untuk meningkatkan legalitas usaha mikro, menjadi perusahaan yang berbadan hukum,” ulas Eviyanti.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

“Pendirian perseroan perorangan sekaligus menjawab permasalahan yang kerap melanda udaha mikro. Yaitu, kesulitan akses ke berbagai lembaga produktif dalam rangka pemgembangan usaha,” papar Eviyanti.

Dalam penyuluhan hukum ini pula, pelaku UMK juga diberikan materi mengenai pentingnya perjanjian/kontrak dalam menjalankan suatu bisnis dengan tujuan mengatur dan melindungi bisnis PUMK dari segala resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan akses UMK kepada konsultan dalam rangka penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi terkait kegiatan usaha, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, telah menyiapkan program fasilitasi untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang terkait kegiatan usaha.

“Melalui program layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku UMK yang saat ini telah terjalin kerjasama dengan PT Justika Media Indonesia, advokat, lembaga bantuan hukum yang terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM, dan perguruan tinggi lainnya,” jelas Eviyanti.

Sementara itu, dalam pengarahannya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan UKM Susanti, menyambut baik diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman akan perjanjian/kontrak dan peraturan tentang pajak bagi usaha mikro dan kecil yang sekaligus mendorong UMK untuk lebih formal melalui pendirian perusahaan perorangan.

Bagi Susanti, kegiatan penyuluhan hukum seperti ini sangat penting bagi UMK yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertransformasi dalam rangka menghadapi persaingan usaha, terutama pasar yang serba online.

“Selain itu, kegiatan ini juga penting bagi aparatur pembina, sebagai bekal dalam pemberian pembinaan dan pendampingan kepada UKM di lapangan,” tutup Susanti.(dan)

Tags: Dunia UsahahukumKemenKopUKMumk
ShareTweetSendShareSend

Related Posts

Arif R Rahman
Ekonomi

SeskemenKopUKM Kunjungi Bupati dan Pelaku UMKM dan Koperasi di Kabupaten Kuningan

Senin, 16 Mei 2022 - 13:05
Menteri Teten Masduki
Ekonomi

MenKopUKM: Konglomerasi Usaha Besar di E-commerce Harus Dicegah

Sabtu, 14 Mei 2022 - 09:40
Rakor Pengembangan Kewirausahaan
Nasional

KemenkopUKM Dukung Target Sejuta Wirausaha Baru hingga 2024

Kamis, 12 Mei 2022 - 18:40
Teten Masduki
Ekonomi

MenkopUKM dan Menteri BUMN Sinergi Optimalkan BUMN Belanja Produk KUMKM

Minggu, 8 Mei 2022 - 11:10
Acara Telkomsel
Ekonomi

Presidensi G20 Jadi Ajang Promosi Koperasi dan UMKM

Sabtu, 7 Mei 2022 - 16:09
Punya Potensi Besar, MenKopUKM Dorong Produk Wellness Bali untuk Mendunia
Nasional

Punya Potensi Besar, MenKopUKM Dorong Produk Wellness Bali untuk Mendunia

Jumat, 6 Mei 2022 - 20:53
Load More

Populer hari ini

KemenKopUKM Beri Solusi bagi UMK yang Terjerat Masalah Hukum Dunia Usaha

KemenKopUKM Beri Solusi bagi UMK yang Terjerat Masalah Hukum Dunia Usaha

Kamis, 31 Maret 2022 - 13:37
ilustrasi demo

Aksi Keprihatinan Petani Sawit, Apkasindo Sampaikan Lima Pesan ke Pemerintah

Selasa, 17 Mei 2022 - 01:31
Moch Trenggono

Mantan Kadis PUPR yang Dicopot WH Diisukan Jadi Kandidat Kuat Pj Sekda Banten

Rabu, 18 Mei 2022 - 09:35
Timnas Indonesia-U23

Indonesia Dihadapkan Lawan Berat pada Seminal SEA Games, Ini Kata Ketum PSSI

Senin, 16 Mei 2022 - 08:20
Rudi Haryanto

Kapolda Banten Pimpin Sertijab Kapolresta Tangerang

Selasa, 17 Mei 2022 - 13:20

E-Paper

Koran Indoposco 18 Mei 2022 - INDOPOSCO CETAK 180522 - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco 18 Mei 2022

by aro
Rabu, 18 Mei 2022 - 05:00
Koran Indoposco 13 Mei 2022
koran indoposco

Koran Indoposco 13 Mei 2022

by aro
Jumat, 13 Mei 2022 - 05:01
koran indopos co
koran indoposco

Koran Indoposco 10 Mei 2022

by aro
Selasa, 10 Mei 2022 - 05:01
www.indopos.co.id | indoposco.id

Copyright © 2022.

www.indopos.co.id | indoposco.id

  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index

Copyright © 2022.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist