INDOPOS.CO.ID – Laksanakan saja konstitusi yang ada, karena penundaan pemilu tidak serta merta perpanjangan masa jabatan presiden, yang dibatasi oleh Pasal 7 UUD NRI 1945 maksimal 10 tahun. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) dikutip indopos.co.id dari laman akun twitternya, Minggu (13/3/2022).
Ia menyebut, penundaan pemilu, maka akan ada Plt Presiden, sebagaimana plt-plt dalam pilkada-pilkada yang diundur. “Akan kacau NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) kita,” ujarnya.
Politisi PKS ini mengkritik pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut MPR terbuka kemungkinan memproses aspirasi masyarakat terkait penundaan pemilu melalui amandemen konstitusi atau UUD 1945.
“Secara prosedural, wacana penundaan Pemilu 2024 bermasalah. Karena keputusan formal tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 sudah ditetapkan 14 Februari 2024 oleh KPU bersama DPR, DPD dan pemerintah,” katanya.
“Maka harusnya manuver itu untuk sukseskan Pemilu 2024, bukan untuk menundanya,” imbuhnya. HNW mempertanyakan sumber data yang disebutkan Luhut bahwa mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu.
Sebab, sejak akhir Januari hingga awal Maret, lima lembaga survei nasional, yakni Indikator Politik, LSI, IPO, SMRC, LSI Denny JA mengungkapkan mayoritas pemilih termasuk yang puas dengan kinerja Jokowi, tidak setuju Pemilu 2024 ditunda.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam perbincangan podcast Deddy Corbuzier, Jumat (11/4/2022) kemarin mengklaim memiliki data akurat soal dukungan masyarakat terhadap penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Suara rakyat itu kalau memang suara itu besar, iya kan DPR-nya, parpol-parpolnya mesti dengar. Itu kan konstituen dari pada parpol-parpol itu tadi,” katanya.
Dia mengklaim berdasarkan data, dari 110 juta subjek akun di medsos, sebanyak 60 persen mendukung penundaan Pemilu dan 40 persennya menolak. Mereka yang mendukung penundaan Pemilu itu datang dari masyarakat kelas menengah ke bawah. (nas)
