INDOPOS.CO.ID – Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane menyorot sejumlah hal penanganan kasus gangguan ginjal akut misterius (acute kidney injury/AKI) di Indonesia. Seperti temuan kandungan etilen glikol (EG) dan Dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas pada obat sirup.
Pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait, terutama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus mampu lebih ketat melakukan pengawasan terhadap obat yang beredar di Indonesia.
“Memperbaiki metode pengawasan obat dan makanan,” kata Masdalina Pane melalui gawai, Jakarta, Jumat (28/10/2022).
Meski Kementerian Kesehatan telah melarang sementara konsumsi obat sirup sejak 18 Oktober 2022. Namun, kasus gagal ginjal akut misterius pada anak masih terjadi peningkatan.
Ia menekankan, perlu meningkatkan surveilans kesehatan atau pengamatan sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi mengenai gagal gingal akut pada anak.
Kemenkes mengklaim telah bergerak cepat, di samping melakukan surveilans atau penyelidikan epidemiologi, terus melakukan penelitian untuk mencari sebab sebab terjadinya gagal ginjal akut.
“Mereview kembali sistem surveilans dan sistem kewaspadaan dini, yang saat ini ada,” tutur Masdalina Pane.
Ia menyinggung, surat edaran (SE) Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) pada Anak yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan, fasyankes, dan organisasi profesi. Penelitian tersebut dinilainya belum matang
“Lakukan investigasi yang benar dan menyeluruh,” imbuh Masdalina Pane.
Hal lain yang disorot ialah, inkonsistensi dan informasi yang berubah-ubah oleh pemerintah dalam menghadapi gagal ginjal akut. Penyakit yang sebagian besar menyerang balita itu sudah meningkat tajam sejak Agustus 2022. Namun, respons pemerintah baru dua minggu terakhir ini pada Oktober 2022.
Tidak lama setelah itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan statement berbeda lagi, ketika dibandingkan dengan kasus di Gambia, sementara empat paracetamol yang berdar di Gambia tidak masuk ke Indonesia.
“Komunikasi risiko antar kementerian dan lembaga harus diperbaiki total, jangan sampai membingungkan dan meresahkan masyarakat tanpa solusi,” ucapnya. (dan)
