Kader Demokrat Jadi Menteri Efek Mundurnya SYL? Pengamat: Rusak Jargon Perubahannya

Kader Demokrat Jadi Menteri Efek Mundurnya SYL? Pengamat: Rusak Jargon Perubahannya - jokowi sby - www.indopos.co.id

Pertemuan Jokowi dan SBY beberapa waktu yang lalu. Keduanya pun bertemu kembali di Istana Negara, Senin, 2 Oktober 2023. (Dok. Setneg)

INDOPOS.CO.ID – Direktur Political and Policy Public Studies (P3S), Jerry Massie menyarankan agar Partai Demokrat tidak menempatkan kadernya untuk duduk dalam Kabinet Joko Widodo di sisa umur pemerintahannya.

Hal tersebut diutarakan oleh Jerry menjawab rumor terkait adanya rotasi kabinet pasca mundurnya menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai menteri pertanian serta efek dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjabat ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Bagi saya tak perlu bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi, Ini akan membuat jargon perubahan dan perbaikan yang diusung Demokrat akan rontok,” kata Jerry kepada indopos.co.id, Jumat (5/10/2023).

Menurut Jerry, meski Demokrat sudah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan dan pindah ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, namun peran oposisi sejak periode pertama Joko Widodo bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melekat pada Partai Demokrat.

“Sudah bagus mereka di luar pemerintahan jadi sebagai control equipment atau alat kontrol. Kehadiran Demokrat dan PKS selama ini sangat penting sebagai oposisi yang tugasnya penyeimbang,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Rabu (5/10/2023) kader Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo telah mundur dari jabatannya sebagai menteri pertanian. Sementara, pada Senin (2/10/2023), Presiden Jokowi bertemu dengan SBY.

Sebelumnya, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengemukakan garis besar pembahasan yang terjadi dalam pertemuan tersebut menitikberatkan terhadap persatuan, bukan soal kekuasaan.

“Pertemuan dua Presiden, Presiden RI ke-6 Pak SBY dan Presiden Jokowi tentu yang dibicarakan terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan,” ucap Kamhar saat dikonfirmasi indopos.co.id, Senin (2/10/2023)

Kata Kamhar, melalui pertemuan tokoh bangsa itu diharapkan bakal tercipta suasana politik yang menyejukan, meski mesin politik mulai dipanaskan menjelang Pemilu 2024.

“Silaturahmi ini, kami yakini akan memberi dampak positif membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk,” ujarnya. (dil)

Exit mobile version