INDOPOS.CO.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menginginkan, langkah serius maupun komitmen setiap pasangan calon presiden – calon wakil presiden (capres – cawapres) dalam menangani persoalan HAM. Bukan hanya dibahas ketika agenda tertentu atau tak jelas arah penangananya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar debat perdana calon presiden pada, Selasa (12/12/2023). Salah satu tema yang dibahas ialah HAM.
“Isu HAM jangan hanya isu politik lima tahunan. Kita ingin isu HAM menjadi perbincangan baik di tingkat elit maupun publik,” kata Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono U. Tanthowi dalam keteranganya, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Mengingat beberapa tahun ini indeks demokrasi Indonesia dinilai menurun, salah satunya karena menyempitnya ruang kebebasan sipil. Maka itu penting mendalami komitmen setiap Paslon untuk menjamin tidak terjadi pengekangan atas kebebasan sipil.
“(Tidak terjadi) karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi maupun diskriminasi,” ujar Pramono.
Publik juga perlu memastikan strategi pembangunan yang akan dijalankan pemimpin ke depan tetap sejalan dengan prinsip HAM. Tentu setiap pembangunan harus berdampak positid terhadap HAM.
“Misalnya, bagaimana investasi dan infrasturuktur tidak memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain,” ucapnya.
Selain itu, atut dibahas komitmen setiap Paslon menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, baik secara non-yudisial (sebagaimana telah dimulai oleh Presiden Jokowi) maupun secara yudisial.
“Publik juga menanti bagaimana pelanggaran HAM masa lalu ditangani. Isu ini terus muncul setiap Pemilu, namun tidak pernah mendapat penuntasan karena hanya menjadi alat politik,” imbuhnya. (dan)