Jokowi Banjir Kritik, Pengamat Ingatkan Tak Ada Kekuasaan Absolut

joko

Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1344 oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Jakarta. (Dok. BPMI Setpres/Vico)

INDOPOS.CO.ID – Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting berpandangan, sikap keprihatinan kaum akademisi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan koreksi total, sekaligus bentuk kepedulian kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang Pemilu 2024.

Alasan kaum akademisi, karena pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah menyelewengkan kekuasaan, hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Peristiwa ini sama dengan era sebelum menjelang jatuhnya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Saat itu kaum akademisi juga melakukan sikap keprihatinan, karena Soekarno dan Soeharto dianggap tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan UUD 1945,” kata Ginting dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (8/2/2024).

Menurutnya, petisi kaum akademisi menjelang Pemilu 2024 ini, atau di akhir pemerintahan Presiden Jokowi harus ditujukan untuk kepentingan nasional, bangsa dan negara di atas kepentingan golongan.

Petisi keprihatinan itu harus diluruskan agar pemerintahan ke depan tidak melakukan penyimpangan terhadap jalannya kehidupan bernegara. Tentu harus menyakini Pancasila sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Setpres/Rusman

“Ingat, para pendiri bangsa sepakat agar dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, tidak ada yang berkuasa absulut,” ujar Ginting.

Bagi Ginting, sikap keprihatianan kaum akademisi merupakan salah satu benteng pertahanan terakhir bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah terpatri dalam konstitusi UUD 1945. Semua kehidupan berbangsa dan bernegara di semua lini harus senantiasa berdasarkan Pancasila.

Kritik dari kalangan akademisi muncul ketika Presiden Jokowi berbicara, soal keberpihakan dan boleh berkampanye dalam Pemilu 2024. Meski secara konstitusi dibenarkan, namun hal itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Kritik tajam tersebut disampaikan akademisi dan mahasiswa dari sejumlah kampus. Di antaranya Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Selain itu, Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Brawijaya (UB) Malang, Universitas Negeri Malang (UM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan lainnya. (dan)

Exit mobile version