INDOPOS.CO.ID – Jadi atau tidaknya pengajuan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 masih menjadi tanda tanya besar. Bagaimana nasibnya?
Menyikapi hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengku bahwa partainya tidak ingin terburu-buru dan menunggu waktu yang tepat, mengingat saat ini para petahana anggota DPR dari partainya yang masih terancam tak lolos berdasarkan hasil Pileg 2024.
“Sebagai sebuah arah, hak angket memang akan digunakan. Tapi kami juga melihat kondisi DPR, di mana setiap anggota legislatif incumbent sedang berjuang untuk melihat apakah posisinya aman untuk bisa terpilih atau tidak,” kata Hasto kepada wartawan Minggu (17/3/2024).
“Sehingga kami memperhitungkan momentum yang tepat,” imbuhnya.
Hasto menyebut pihaknya telah melakukan kajian mendalam atas naskah akademik hak angket. Kajian dilakukan baik oleh tim khusus maupun tim hukum yang juga akan melayangkan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konsitusi (MK).
“Saat ini sudah dilakukan kajian oleh tim khusus bersama tim hukum terhadap naskah akademik dari pengakuan hak angket. Momentumnya yang kami lihat,” katanya.
Di sisi lain, Hasto mengapresiasi dukungan sejumlah akademisi kepada para ketua umum, termasuk partainya, untuk menggunakan hak angket.
Hasto mengakui bahwa kecurangan pemilu sulit dibuktikan. Oleh karena itu, selain proses di MK, investigasi soal itu harus dilakukan melalui jalur politik di DPR.
“Sistem kecurangan dari hulu ke hilir dirancang untuk tidak punya bukti. Sehingga kami bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti,” katanya.
Sementara, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut tiga parpol di Koalisi Perubahan mulai mempertimbangkan untuk mengusulkan hak angket DPR RI terlebih dahulu tanpa harus menunggu PDIP.. Hal itu katanya untuk menghindari pandangan pesimisme masyarakat. .
“Sekarang ini sudah banyak suara-suara mengatakan kenapa lambat dan segala macam. Tadi kita terpikir satu alternatif, terpikir satu alternatif yang nanti kita akan laporkan kepada pimpinan. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak memulai saja,” kata Hermawi di NasDem Tower, Jakarta Pusat.
Hermawi menyebut Koalisi Perubahan sudah mencukupi syarat pengusulan hak angket dengan tanda tangan 25 anggota DPR dengan tujuan agar hak angket dibahas dalam rapat paripurna DPR.
Namun menurutnya akan lebih maksimal apabila PDIP juga ikut dalam barisan tersebut.
“Kalau kami, terus yang maju hanya kami bertiga ini tidak bakal menang. Sebaliknya juga kalau PDIP sendiri yang maju tidak bakal menang. Tapi kalau tunggu-tunggu begini tidak akan mulai,” kata dia.
Hermawi selanjutnya berharap semangat untuk menggulirkan hak angket di DPR gak meredup di internal PDIP.
“Kita berharap di Paripurna kita bertemu dan meneguhkan kembali komitmen dengan PDIP,” pungkasnya. (dil)