INDOPOS.CO.ID – Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Ade Reza Hariyadi mengatakan, penerapan desentralisasi asimetris seperti di Provinsi Papua dan Aceh, merupakan perlakuan pemerintah untuk mengatasi konflik.
“Asimetris di mana? Perlakuan kearifan lokal di Papua dengan orang asli Papua dan Aceh dengan penerapan syariah Islam,” ungkapnya, dalam Diskusi Akhir Tahun dengan topik “Kaledioskop Betawi 2023” Pelembagaan Adat dan Kebudayaan Betawi untuk Lepas Landas, yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Betawi dan Keluarga Mahasiswa Betawi, secara virtual, Kamis (28/12/2023).
Ade melanjutkan, soal hak-hak masyarakat lokal. Dengan demikian masyarakat lokal jadi peran utama pada perencanaan pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan.
“Ini yang diterapkan pada asimetris desentralisasi,” ucapnya.
Lalu, lanjut dia, penerapan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemberlakuan asimetris desentralisasi dengan memperhatikan kearifan lokal, peran sejarah. Dengan kekhususan pembentukan pemerintahan DIY di mana gubernur dan wakil gubernur tidak melalui proses pemilihan.
“Ini bisa bisa menjadi model pada penerapan desentralisasi asimetris. Dan Jakarta juga desentri asimetris, karena status ibu kota negara. Kalau saya mengusulkan gubernur dan wakil gubernur melalui proses pemilihan,” jelas Ade.
“Kalau status itu dicabut, apakah akan menerapkan desentralisasi asimetris atau menerapkan Jakarta seperti provinsi lain,” imbuhnya.
Ade menegaskan, Jakarta harus tetap diberlakukan sebagai daerah otonomi khusus. Karena, secara kesejarahan dan juga historis, Jakarta berbeda dengan kota lainnya.
“Peran strategis Jakarta selama ini jadi episentrum cukup kuat untuk jadi pertimbangan Jakarta jadi daerah otonomi khusus,” ucapnya.
Lalu kekhususan tersebut, menurut Ade, bisa melihat dari Papua, dengan mengafirmasi kearifan lokal yang dimiliki oleh Jakarta. Dengan memperhatikan konsepsi kultur, sosiologi dan historikal Betawi.
“Tantangan kita adalah bagaimana menjelaskan Betawi sebagai entitas budaya dan entitas sosiologi. Dan berhak mendapatkan afirmasi saat Jakarta jadi otonomi khusus,” ujarnya.
“Sebetulnya Betawi menjadi tuan rumah di Jakarta, tapi perkembangan suka tidak suka masyarakat tergeser dari pusat ekonomi, pusat ilmu pengetahuan,” tambahnya. (nas)