DPR: Alokasi 20 Persen APBN Harus Selesaikan Masalah Pendidikan

dpr

Anggota Komisi X DPR RI Debby Kurniawan menyerahkan sertifikat penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Foto: Istimewa

INDOPOS.CO.ID – Dengan alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya bisa menyelesaikan masalah di dunia pendidikan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Debby Kurniawan melalui gawai, Senin (14/3/2022).

Ia menyebut, masalah sarana dan prasarana (Sarpras) di dunia pendidikan selayaknya ditemukan di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Namun, tak dimungkiri masalah tersebut masih banyak ditemukan di Pulau Jawa.

“Seharusnya masalah Sarpras hanya ditemukan di daerah 3T, tapi kami temukan keluhan itu masih ada di Pulau Jawa,” ungkapnya.

Ia menyebut, banyak keluhan Sarpras tidak layak di satuan pendidikan di Pulau Jawa. Seperti di daerah Gresik. Ia mengatakan, alokasi APBN untuk wilayah ini 2022 mencapai Rp80 miliar.

“Data dari Dinas Pendidikan Gresik alokasi anggaran untuk 399 sekolah rusak berat, sedang hingga ringan mencapai Rp300 miliar. Tapi alokasi APBD Gresik 2022 untuk rehabilitasi sekolah hanya Rp30 miliar,” bebernya.

Lebih jauh Legislator Partai Demokrat ini menyebut, pihaknya telah mengusulkan1.800 siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Program bantuan bagi siswa tidak mampu tersebut ada 10 persen tertolak karena terkendala verifikasi data NIK (Nomor Induk Kependudukan).

“Kami optimistis di 2022 kuota bisa bertambah menjadi 2.500 siswa,” ungkapnya.

Sebelumnya, ia mengaku saat reses mendapat keluhan dari kepala sekolah dan tenaga kependidikan terkait Sarpras di satuan pendidikan di Gresik. Selain Sarpras, mereka juga minta kuota PIP untuk siswa tidak mampu ditingkatkan. (nas)

Exit mobile version