Ini Alasan Pemetik Teh Cianjur Dukung Firli Maju Pilpres

teh

Sekelompok pekerja atau buruh pemetik teh di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Foto: Istimewa

INDOPOS.CO.ID – Sekelompok pekerja atau buruh pemetik teh di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Mereka menilai latar belakang Firli sebagai penegak hukum dibutuhkan untuk penegakkan keadilan dan kesejahteraan, khususnya bagi pekerja perkebunan.

“Kami dukung penegak hukum yang memahami rakyat bawah. Apalagi beliau anak petani dan pernah hidup susah dengan upah pas-pasan,” ujar Siti Murnia, perwakilan pekerja pemetik teh dalam keterangannya, Rabu (26/10/2022).

Dia mengaku baru kali ini menyuarakan aspirasi dan dukungan terkait pemilihan presiden. Sebelumnya, rutinitas di kebun yang jauh dari hingar-bingar politik membuatnya kurang peduli.

Ia bersama pekerja lain mengubah sikap setelah sekian lama gelisah dengan nasib hidup yang masih jauh dari sejahtera.
“Ini dikarenakan ada (figur) yang cocok, tukang tangkap koruptor,” kata Siti.

Hal yang sama diungkapkan Titin Suhartini. Ia menambahkan, para pekerja menaruh harapan besar kepada sosok Firli. Keberanian dan ketegasannya terhadap koruptor dipercaya sebagai modal kuat untuk membela pekerja.

“Upah dinaikin, pekerja harian dan bulanan dilindungi, terus pasar dan harga petani juga diperhatikan,” harapnya.

Dia menjelaskan, sejak dulu nasib pekerja teh tak kunjung berubah. Padahal, menurutnya, teh merupakan komoditas unggulan sektor perkebunan di Provinsi Jawa Barat. Dan pemerintah telah menetapkan upah minimum bagi pekerja teh, nilainya dirasa belum layak.

Di samping itu, lanjut Titin, tidak semua perusahaan konsisten menjalankan ketetapan tersebut. “Aturannya harus jelas memihak dan ditegakkan, jangan pekerja terus yang disalahkan kalau produksi dan kualitasnya turun,” jelasnya.

Ia pun meyakini, harapan tersebut bisa terwujud bila kepemimpinan nasional nantinya dikendalikan oleh orang yang paham hukum, serta berpihak pada pekerja.

“Intinya mah ngerti hukum, bisa lindungi pekerja, serius berantas korupsi,” ujarnya. (ibs)

Exit mobile version