INDOPOS.CO.ID – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi salah satu kementerian/ lembaga yang menerima penyerahan aset Barang Milik Negara (BMN) tahap II dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
BMN tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Yayasan dan Perguruan Tinggi, serta alih status penggunaan BMN kepada Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan nilai Rp19,08 triliun. Dengan rincian terdiri dari dana hibah sebesar Rp17,63 triliun, dan alih status penggunaan BMN sebesar Rp1,46 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, bahwa pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Sebagian anggaran pembangunan berasal dari uang negara, masyarakat, dan swasta.
Selain itu, pengunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme APBN. “Nilai ini adalah hasil dari berbagai proses pembangunan. Ini adalah salah satu hasil karya nyata yang sebagian besar dari Kementerian PUPR,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan, Minggu (11/12/2022).
Ia menambahkan, bahwa APBN dan negara selalu hadir untuk rakyat, dalam hal ini adalah kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya yang harus terus dijaga keberlangsungannya. “Ini adalah bagian tugas mulia kita untuk terus menjaga, memelihara dan memperkuat tali kontrak sosial dengan rakyat dan juga bagian dari membangun kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengatakan, momentum ini dapat memacu peningkatan kinerja dari satuan kerja maupun unit pelaksana teknis Kemendikbudristek di daerah.
“Kami berharap infrastruktur BMN yang telah diserahkan khususnya kepada Kemendikbudristek, dapat dirawat serta dikelola dengan baik oleh semua pihak. Sehingga dapat memberikan manfaat positif di tengah masyarakat terutama dalam mendukung proses belajar dan mengajar,” ujarnya.
(nas)
