INDOPOS.CO.ID – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari 68.487.139 Data Keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) dalam Pemutakhiran PK-21 di 2022 yang berlangsung selama bulan September-November 2022.
Seluruh 35,3 juta data hasil Pemutakhiran itu akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan dalam Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) tahun ini.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 dan Forum Data Stunting untuk memberikan informasi atas hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022.
Dan, lanjut dia, untuk memberikan apresiasi kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemutakhiran. “Koordinasi antar pemangku kepentingan yang terintegrasi dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ujar Sukaryo Teguh Santoso dalam keterangan, Minggu (18/12/2022).
Dia menjelaskan, sebanyak 35,3 juta data keluarga by name dan by addres hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 digunakan Kemenko PMK sebagai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Data ini juga sebagai dukungan kebijakan intervensi Kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan stunting.
Data ini juga, dikatakan dia, digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dalam melakukan pemeringkatan data keluarga PK-21 menurut status kesejahteraan, serta Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah memadankan data PK-21 dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
“Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 dilaksanakan BKKBN pada 1 September 2022 hingga 30 November 2022,” katanya.
Pada Pemutakhiran PK-21 tahun 2022, menurut dia, BKKBN mengerahkan sebanyak 330.000 tenaga lini lapangan yang terdiri dari 5.222 Manajer pengelola tingkat kecamatan, 5.222 manajer data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta manager 220.000 kader pendata.
“Anggaran yang digunakan sebesar Rp314 miliar yang bersumber dari APBN,” katanya. (nas)
