INDOPOS.CO.ID – Pemerintah daerah (Pemda) diimbau memadukan politik kebijakan dan politik anggaran. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai stimulus dapat ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan, Senin (20/3/2023). Ia mengatakan, di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, pemda harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik.
Dia menyesal, strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan metode perusahaan untuk menangkap pangsa pasar lebih besar. Strategi tersebut menopang bisnis dalam jangka panjang.
“Formulasinya harus ditarget untuk melampaui kondisi pasar saat ini,” katanya.
Menurut dia, produk yang bisa ditangkap oleh pangsa pasar lebih luas, adalah produk yang diproduksi di daerah tersebut. “Di sinilah diperlukan dua pendekatan yang wajib ditempuh pemerintah daerah, yaitu pertama adalah Politik Kebijakan dan kedua adalah Politik Anggaran,” katanya.
Ia menuturkan, kedua strategi tersebut saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bisa saling mensupport. Karena politik kebijakan tidak akan dapat dijalankan tanpa politik anggaran. Sebaliknya, politik anggaran tanpa target kebijakan yang terukur, akan menjadi sia-sia.
“Artinya belanja APBD Pemda sudah seharusnya diprioritaskan untuk belanja lokal. Sehingga dana transfer dari pusat, baik dana perimbangan maupun dana bagi hasil, tidak terbang keluar daerah, supaya bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung,” terangnya.
Dia berharap Pemda bisa menggali lebih detil bagaimana politik kebijakan dan politik anggaran. Sehingga mendorong perluasan pangsa pasar produk yang diproduksi dan diproses di daerah. Termasuk memperluas pangsa pasar ke daerah lain dan pasar internasional.
“Ini bisa dilakukan dengan memastikan 4 strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari Penetrasi Pasar, Pengembangan Pasar, Pengembangan Produk dan Diversifikasi Produk,” bebernya.
Untuk itu, dikatakan dia, diperlukan alokasi sumber daya yang lebih seimbang. Adanya peningkatan sumber daya manusia di daerah, pengembangan kelembagaan dan aparat daerah. Serta pelayanan masyarakat yang efisien.
“Pada hakikatnya, pemerintah bertugas memfasilitasi dengan memberikan kemudahan melalui strategi pembangunan pelayanan publik, dengan memperhatikan skala prioritas, serta orientasi jangka panjang,” ujarnya. (nas)
